Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DAMe Consultant Aceh resmi menutup kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2026 di Hotel Al-Hanifi, Banda Aceh, Rabu, 5 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 4–5 Agustus 2026, diikuti oleh berbagai elemen masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman politik serta mendorong partisipasi warga dalam kehidupan demokrasi.
Pada pembukaan kegiatan, Selasa 4 Agustus 2026. Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan bahwa politik tidak hanya dimaknai sebagai proses pemilu atau memilih pemimpin, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat.
“Politik sering dipahami hanya sebatas pemilu dan memilih pemimpin. Padahal, sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, kehidupannya diatur oleh kebijakan politik. Aturan bernegara, proses legislasi, pengawasan, hingga pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat semuanya merupakan bagian dari politik,” ujar Illiza.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah hadir sebagai pelayan masyarakat.
“Pemilik kota ini adalah masyarakat. Kami yang diberi amanah sebagai kepala daerah hanyalah pelayan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus bekerja dengan rendah hati dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” katanya.
Pada penutupan kegiatan, Anggota DPRK Banda Aceh Faisal Ridha menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menentukan arah pembangunan Kota Banda Aceh. Menurutnya, demokrasi tidak berhenti pada proses memilih pemimpin, tetapi harus diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Ia mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa setiap kebijakan pemerintah berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, warga tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus berani memberikan masukan, kritik, dan gagasan demi kemajuan daerah.
Sesi penutupan menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Drs. Nata Kurniawan Lubis, M.M., serta akademisi, peneliti, dan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Mumtazinur, M.A.
Dalam pemaparannya, Nata Kurniawan Lubis mengangkat falsafah Aceh, “Tanyo Teuga Ngon Saboh Pakat, Tapeusaho Langkah Tapeukhong Baja”, yang bermakna masyarakat akan menjadi kuat apabila memiliki satu kesepakatan, bersatu dalam musyawarah, dan melangkah bersama membangun daerah.
Menurutnya, nilai musyawarah dan gotong royong merupakan fondasi demokrasi yang harus terus dijaga masyarakat Aceh.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilih secara bijak dengan mempelajari rekam jejak calon pemimpin sebelum menentukan pilihan.
“Di era digital sekarang, masyarakat sangat mudah mengakses informasi tentang para calon pemimpin. Karena itu, jangan memilih secara asal. Suara yang diberikan akan menentukan arah pembangunan selama lima tahun ke depan. Pendidikan politik sangat penting agar masyarakat mampu memilih pemimpin yang amanah, jujur, berintegritas, dan berkompeten,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur DAMe Consultant Aceh Usfur Ridha, M.Psi., mengatakan kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap politik.
“Melalui kegiatan ini kami ingin masyarakat memahami bahwa politik pada dasarnya tidak kotor. Politik adalah strategi dalam mengatur kehidupan bersama. Harapannya masyarakat semakin cerdas dan tidak lagi memandang politik sebagai sesuatu yang negatif,” katanya.
Usfur juga mengajak masyarakat, khususnya kaum perempuan, agar aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik serta lebih kritis dalam menyaring informasi di media sosial.
Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik di lingkungan keluarga. Dengan meningkatnya literasi politik perempuan, diharapkan pemahaman demokrasi juga tumbuh di lingkungan rumah tangga.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak bertujuan mengampanyekan tokoh atau partai tertentu, melainkan murni memberikan pendidikan politik agar masyarakat bebas menentukan pilihan secara cerdas dan bertanggung jawab.
Pada kesempatan yang sama, akademisi UIN Ar-Raniry Mumtazinur, M.A., menjelaskan bahwa persepsi negatif terhadap politik muncul karena masyarakat lebih sering melihat praktik politik yang menyimpang, bukan memahami konsep dasarnya.
“Konsep dasar politik sebenarnya tidak pernah kotor. Yang membuat citra politik menjadi buruk adalah perilaku sebagian orang dalam mengimplementasikannya. Jika masyarakat memahami konsep politik yang benar, mereka akan menyadari bahwa politik sesungguhnya bertujuan menghadirkan kemaslahatan bersama,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya literasi digital di tengah derasnya arus informasi di media sosial.
Menurutnya, masyarakat harus membiasakan diri untuk memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya kepada orang lain agar tidak mudah terpengaruh hoaks maupun disinformasi.
Selain itu, Mumtazinur mengajak masyarakat menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai teladan dalam berpolitik. Menurutnya, dengan melihat contoh politik yang berlandaskan kejujuran, amanah, dan kepentingan umat, masyarakat akan memiliki perspektif yang lebih positif terhadap politik.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DAMe Consultant Aceh berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pendidikan politik, memiliki kemampuan berpikir kritis, bijak menggunakan media sosial, serta berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi demi terwujudnya pembangunan Kota Banda Aceh yang lebih baik.
