Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2026 dengan mengusung tema “Pendidikan Politik sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Kehidupan Berdemokrasi” di Hotel Al-Hanifi, Banda Aceh, Selasa, 4 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Turut hadir Kasubang Politik Rizal Abdillah, S.Sos., M.Si., Anggota DPRK Banda Aceh Faisal Ridha, S.T., narasumber Dr. Teuku Kemal Fasya, M.Hum., serta diikuti berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Illiza menegaskan bahwa politik tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum atau memilih pemimpin, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.
“Politik sering dipahami hanya sebatas pemilu dan memilih pemimpin. Padahal, sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, kehidupannya diatur oleh kebijakan politik. Aturan bernegara, proses legislasi, pengawasan, hingga pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat semuanya merupakan bagian dari politik,” ujar Illiza.
Menurutnya, masyarakat perlu memiliki pemahaman politik yang baik agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta memperjuangkan kepentingan bersama melalui cara-cara yang santun dan bermartabat.
Illiza menilai anggapan bahwa politik merupakan sesuatu yang harus dihindari adalah pandangan yang keliru. Sebab, sikap apatis terhadap politik akan membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk ikut menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik.
“Pemilik kota ini adalah masyarakat. Kami yang diberi amanah sebagai kepala daerah hanyalah pelayan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus bekerja dengan rendah hati dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” katanya.
Sementara itu, narasumber Dr. Teuku Kemal Fasya, M.Hum., dalam pemaparannya bertajuk “Partai Politik sebagai Infrastruktur Demokrasi“, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memperkuat demokrasi melalui partisipasi aktif dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Yang pertama, masyarakat harus menjadi kelompok yang mengawasi pemerintahan. Mereka harus menjadi kekuatan participatory democracy, tidak hanya menerima apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga mampu mengkritisi setiap kebijakan. Sebab, tidak semua kebijakan pemerintah selalu sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Teuku Kemal.
Ia juga mengajak masyarakat yang tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat aktif dalam partai politik agar lembaga tersebut diisi oleh orang-orang yang memahami nilai-nilai demokrasi.
“Bagi masyarakat yang tidak memiliki keterikatan sebagai ASN, silakan memperkuat partai politik. Jangan sampai partai politik justru diisi oleh kelompok yang tidak memahami nilai-nilai demokrasi,” katanya.
Menurut Teuku Kemal, kritik dan gagasan perubahan harus disampaikan secara santun, argumentatif, serta memberikan teladan yang baik.
“Seruan kepada kebaikan harus dilakukan dengan hikmah, memberikan contoh yang baik, dan berdebat dengan cara yang paling elegan. Dengan begitu, gagasan yang kita sampaikan dapat diterima dan bahkan menjadi bagian dari kebijakan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, perkembangan teknologi digital telah membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, baik melalui media sosial maupun media massa.
“Sekarang masyarakat memiliki banyak kanal untuk menyampaikan pendapat, seperti media sosial. Jika gagasannya kuat dan disampaikan dengan baik, pemerintah dapat menangkapnya sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan. Masyarakat tidak boleh berhenti berpartisipasi setelah pemilu usai. Saya sendiri masih memilih menulis di media massa agar gagasan tersebut memiliki landasan akademik dan mampu menggerakkan perubahan,” tuturnya.
Menutup pemaparannya, Teuku Kemal mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti setelah proses pemilu selesai. Menurutnya, pendidikan politik menjadi sarana penting untuk membangun kesadaran kritis masyarakat sekaligus memperkuat demokrasi.
“Kita sering hanya aktif menjelang pemilu. Setelah anggota parlemen dan kepala daerah terpilih, partisipasi masyarakat justru menurun. Karena itu, kegiatan pendidikan politik seperti yang diselenggarakan Pemerintah Kota Banda Aceh ini sangat baik untuk memperkuat silaturahmi sekaligus membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
