Banda Aceh – Ramzi Murziqin, M.A., selaku narasumber di kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik, menegaskan bahwa perempuan memiliki hak politik yang setara dengan laki-laki sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Namun, menurutnya, tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah rendahnya keterlibatan aktif perempuan dalam proses politik.
Hal tersebut disampaikan Ramzi saat menjadi pemateri dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik yang diselenggarakan Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan DAMe Consultant Aceh mengusung tema “Pendidikan Politik sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Kehidupan Berdemokrasi”, di Hotel Al-Hanifi, Banda Aceh, Selasa, 4 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, Kasubbid Politik Rizal Abdillah, S.Sos., M.Si., Anggota DPRK Banda Aceh Faisal Ridha, S.T., serta narasumber Dr. Teuku Kemal Fasya, M.Hum. Acara juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat.
Dalam paparannya, Ramzi mengatakan bahwa kesempatan politik bagi perempuan sebenarnya telah dijamin oleh konstitusi. Karena itu, yang perlu diperkuat adalah kesadaran dan keberanian perempuan untuk terlibat aktif dalam berbagai proses politik.
“Suara perempuan secara politik sudah diberikan kesempatan oleh konstitusi. Yang masih menjadi tantangan hari ini adalah keterlibatan aktif perempuan dalam politik yang masih rendah. Oleh karena itu, kesadaran afirmatif bagi perempuan perlu terus ditingkatkan,” ujar Ramzi.
Ia menilai, kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kuatnya partisipasi politik laki-laki, tetapi juga oleh keterlibatan perempuan yang memperoleh hak dan kesempatan yang sama.
“Banyak hasil riset menunjukkan bahwa ketika perempuan diberi ruang dan hak politik yang setara, maka sebuah negara akan lebih maju karena perempuan turut berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan,” katanya.
Menurut Ramzi, kehadiran perempuan dalam dunia politik akan melahirkan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada seluruh masyarakat. Ia mencontohkan, berbagai kebijakan yang memperhatikan kebutuhan perempuan merupakan hasil dari partisipasi perempuan dalam proses politik.
“Kalau perempuan memilih diam, maka hak politiknya juga akan ikut diam. Sebaliknya, ketika perempuan bersuara, hak-hak politik mereka juga akan semakin diperhatikan,” ungkapnya.
Selain mendorong keterlibatan perempuan, Ramzi juga menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat. Menurutnya, pendidikan politik bukan bertujuan mengajarkan seseorang untuk berpolitik, melainkan membangun pemahaman agar masyarakat mampu mengambil keputusan politik secara bijaksana.
“Pada dasarnya setiap orang sudah mengenal politik dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu dibangun adalah kesadaran politik, sehingga masyarakat tidak mudah melakukan penyimpangan atau terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran hoaks masih menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Karena itu, masyarakat, termasuk pemilih perempuan, harus dibekali literasi politik agar mampu memilah informasi yang benar.
“Kita tidak bisa hanya melarang hoaks tanpa membangun kesadaran masyarakat. Ketika seseorang sudah sadar secara politik, dia akan memahami bahwa hoaks hanya akan merusak kualitas demokrasi,” tutup Ramzi.
