Banda Aceh – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Aceh menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Hotel Hermes, Banda Aceh, Rabu 15 April 2026.
Kegiatan tingkat provinsi ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Almuniza Kamal, S.STP., M.Si., yang mewakili Gubernur Aceh. Rakorda turut dihadiri unsur Forkopimda Aceh, DPRD Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, para bupati/wakil bupati, Ketua TP PKK Aceh, serta pimpinan instansi vertikal dan organisasi mitra.
Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, S.K.M., M.Kes., menyampaikan bahwa Rakorda menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi dan merumuskan langkah konkret dalam percepatan penurunan stunting di Aceh.
“Forum ini penting untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan Program Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan,” ujar Safrina.
Ia menambahkan, meskipun prevalensi stunting di Aceh menunjukkan tren penurunan, angkanya masih relatif tinggi dibandingkan target nasional. Sejumlah faktor penyebab antara lain kurangnya asupan gizi, keterbatasan akses layanan kesehatan, pola asuh yang belum optimal, serta kondisi sanitasi dan faktor sosial ekonomi.
“Melalui Rakorda ini diharapkan tercipta kesamaan pemahaman, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan peran seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., menegaskan bahwa Program Bangga Kencana merupakan program strategis nasional yang tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga peningkatan kualitas keluarga.
“Program ini menjadi fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Salah satu fokus bersama adalah penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang terintegrasi,” ujarnya.
Dalam sambutan Gubernur Aceh yang dibacakan oleh Almuniza Kamal, ditegaskan bahwa Rakorda harus menjadi wadah evaluasi menyeluruh sekaligus forum strategis untuk mengidentifikasi kendala di lapangan.
“Rakorda ini diharapkan mampu menghasilkan langkah perbaikan yang lebih efektif dan tepat sasaran, sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 400.13/2931 tentang pemanfaatan data keluarga risiko stunting,” kata Almuniza.
Pada kesempatan tersebut, BKKBN Aceh juga memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota dan mitra kerja atas capaian Program Bangga Kencana tahun 2025 berdasarkan 52 indikator penilaian. Kabupaten Bener Meriah meraih juara umum, disusul Aceh Besar sebagai juara II, serta Aceh Tengah, Pidie, dan Kota Banda Aceh sebagai juara III bersama.
Selain itu, penghargaan dari Menteri Kemendukbangga/BKKBN tentang Pembangunan Kependudukan turut diberikan kepada Bupati Pidie Jaya dan Bupati Nagan Raya.
Rangkaian Rakorda juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama mitra, pemaparan materi tata kelola MBG 3B oleh BGN, serta materi dari Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG).
Melalui Rakorda ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis program prioritas nasional, terintegrasinya perencanaan program dari pusat hingga daerah, serta tersusunnya rencana tindak lanjut (RTL) yang konkret. Selain itu, forum ini juga diharapkan mampu memetakan inovasi MBG 3B dan mendorong pemanfaatan data pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) guna mendukung monitoring dan distribusi program secara tepat sasaran.
