Takengon – Aktifis Pendidikan Ricky Arasendi menyerukan pentingnya solidaritas bersama dalam menyukseskan vaksinasi Covid-19 di Aceh, seperti yang sudah disampaikan oleh Kapolda Aceh dan Pangdam IM.
Kedua institusi besar tersebut sangat mendukung percepatan vaksinasi siswa.
Menurutnya, Kapolda Aceh dan pangdam IM telah mengapresiasi ketegasan Kadis Pendidikan Aceh. Harusnya, pimpinan dan anggota DPRA juga ikut membangun solidaritas untuk menyerukan vaksin agar capaian target bisa dilaksanakan.
“Bukan malah mengeluarkan pernyataan aneh di luar tugas dan wewenangya,” sebut Ricky yang juga aktivis anti korupsi di Gayo, Kamis (23/9/2021).
Seperti di beritakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRA Hendra Budian, jamin tidak ada pencopotan Kepsek dan pemotongan dana BOS, terkait vaksinasi, Rabu (22/9/2021) di salah satu surat kabar di Aceh.
Menurut Ricky, itu pernyataan aneh. Hendra dinilai terlalu berani ‘Menjamin tidak ada pencopotan kepsek’. Ini berbanding terbalik apabila kita melihat tatib DPRA Nomor 1 Tahun 2019, yang mana pada Bab II di jelaskan Fungsi, Tugas, Dan wewenang serta Kedudukan DPRA.
Pada pasal 2 DPRA memiliki 3 fungsi yaitu a.Legislasi, b.Anggaran, c.Pengawasan . sedangkan tugas dan wewenang terdapat pada pasal 23 yang memiliki 7 poin.
“Tidak satupun dari tujuh poin tersebut menjelaskan yang bahwa pimpinan atau anggota DPRA memiliki hak dan kewenangan dalam menjamin jabatan seseorang, termasuk kepala sekolah,” ucap Ricky.
“Jadi kalimat ‘Menjamin tidak ada pencopotan kepsek’ adalah kalimat yang menunjukkan pemahaman Hendra tentang hak dan kewenangan seorang anggota DPRA,” tambahnya.
Tentu, tambah Ricky, kita tidak mau sekolah-sekolah di Aceh menjadi cluster baru Covid-19 saat pembelajaran tatap muka, seperti yang saya baca dari (katadata.com), di mana 1.303 sekolah sudah menjadi cluster Covid saat PTM. Terbanyak dari Jatim. Dari 165 cluster, 917 guru dan 2.507 murid yang terinveksi.
“Kita berharap, seluruh elemen pemerintah dan masyarakat bergandengan tangan dalam melawan Covid-19,” tutupnya. NY.
