Oleh: Jabbar, AMIPR.
Unjuk rasa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin oleh negara. Melalui aksi unjuk rasa, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun harapannya terhadap berbagai persoalan yang terjadi.
Kehadiran aparat kepolisian dalam setiap aksi hampir selalu menjadi perhatian publik. Tidak sedikit yang memandang polisi sebatas penjaga keamanan dengan wajah tegas di lapangan. Padahal, di balik tugas pengamanan tersebut, terdapat sisi humanis yang kerap luput dari perhatian masyarakat.
Pada dasarnya, polisi hadir dalam pengamanan unjuk rasa bukan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Kehadiran mereka justru bertujuan memastikan aksi berlangsung aman, tertib, dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan masyarakat luas.
Negara telah memberikan ruang bagi warga untuk menyuarakan aspirasi, sementara polisi juga bertugas mengawal agar ruang demokrasi itu tetap berjalan sesuai aturan. Karena itu, polisi dan demonstran sejatinya bukan dua pihak yang saling berhadapan, melainkan sama-sama bagian dari proses demokrasi.
Hal itu terlihat dalam aksi penyampaian aspirasi terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) belakangan ini di Kantor Gubernur Aceh. Masyarakat datang membawa harapan dan kegelisahan terhadap pelayanan yang mereka rasakan, sementara aparat kepolisian hadir untuk memastikan aksi berlangsung aman dan tertib.
Di tengah dinamika tersebut, terlihat bagaimana polisi berupaya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hak masyarakat untuk bersuara dan tanggung jawab menjaga ketertiban umum agar situasi tetap kondusif.
Pernahkah kita melirik sisi humanis Polri di lapangan yang selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan komunikasi dalam menghadapi massa aksi? Tidak sedikit personel yang harus berdiri berjam-jam di bawah terik matahari maupun hujan demi menjaga situasi tetap kondusif.
Dalam berbagai kesempatan, masyarakat juga dapat melihat bagaimana anggota kepolisian membantu mengatur jalannya aksi, memberi ruang bagi penyampaian aspirasi, hingga memastikan keselamatan peserta demonstrasi dalam berbagai eskalasi situasi.
Bahkan, dalam kondisi penuh tekanan dan provokasi, aparat kepolisian tetap dituntut untuk menahan diri serta mengedepankan tindakan yang profesional dan terukur.
Selama ini, publik sering kali hanya melihat potongan peristiwa yang menampilkan ketegangan antara aparat dan massa aksi. Padahal, di lapangan banyak anggota Polri bekerja dengan pendekatan kemanusiaan. Ada yang membantu peserta aksi yang kelelahan, memberikan pengamanan agar demonstrasi tetap tertib, hingga menjaga fasilitas umum agar tidak rusak.
Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi menjadi bagian penting dari tugas kepolisian dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum.
Di sisi lain, kita semua perlu memahami bahwa aksi unjuk rasa juga memerlukan kedewasaan dari seluruh peserta. Menyampaikan pendapat tidak harus dilakukan dengan tindakan anarkis ataupun provokasi yang dapat memicu kericuhan.
Ketika demonstran dan aparat sama-sama mengedepankan sikap saling menghormati, demokrasi akan berjalan lebih sehat dan bermartabat. Aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik, sementara keamanan dan ketertiban tetap terjaga.
Sudah saatnya masyarakat melihat pengamanan unjuk rasa dari sudut pandang yang lebih utuh. Polisi bukanlah musuh rakyat, melainkan bagian dari negara yang bertugas mengawal jalannya demokrasi.
Karena di balik barisan pengamanan itu, terdapat sisi humanis aparat yang bekerja menjaga keamanan sekaligus melindungi hak masyarakat untuk bersuara.
Dengan saling memahami peran masing-masing, unjuk rasa tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga cerminan kedewasaan dalam berdemokrasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. RGS.
