Banda Aceh, JBA – Dalam semangat penguatan ketahanan daerah dan percepatan pembangunan berkelanjutan, Wali Nanggroe Aceh menerima kunjungan kerja Bapak Safrizal ZA selaku Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PPR) Aceh, pada Kamis, 2 April 2026, bertempat di Meuligoe Wali Nanggroe.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Nanggroe didampingi oleh Sdr. Raviq, sementara Kepala Posko Wilayah Satgas PPR Aceh turut didampingi oleh Nurdin Deputi Perbatasan negara BNPP.
Pertemuan strategis ini menegaskan komitmen bersama dalam mendorong transformasi Aceh pascabencana yang berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik, keadilan sosial, serta keberlanjutan pembangunan.
Pada sektor pengelolaan sumber daya alam, Wali Nanggroe menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum terhadap praktik eksplorasi dan eksploitasi. Pemerintah sepakat untuk membuka akses informasi hasil eksplorasi kepada publik serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang tidak produktif, termasuk penertiban aktivitas ilegal.
Dalam aspek rehabilitasi dan rekonstruksi, disepakati bahwa relokasi masyarakat terdampak bencana akan dilaksanakan secara terencana pada kawasan yang aman, dengan dukungan infrastruktur dasar dan fasilitas komunal yang layak. Penetapan zona larangan pembangunan pada wilayah rawan bencana menjadi bagian integral dari kebijakan mitigasi jangka panjang, dengan pelibatan aktif lembaga adat sebagai pilar sosial masyarakat Aceh.
Pada bidang pembangunan infrastruktur, pertemuan ini menegaskan urgensi percepatan realisasi proyek strategis nasional, khususnya pembangunan jalan tol dan pelabuhan, sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi kawasan. Sejalan dengan itu, akan disusun masterplan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), melalui sinergi lintas sektor bersama pemerintah pusat.
Dalam perspektif ekonomi, Wali Nanggroe menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Aceh harus memberikan nilai tambah yang nyata, berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal, transfer teknologi, serta penguatan sistem keuangan daerah.
Lebih lanjut, pertemuan ini menegaskan pentingnya penguatan peran lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan keberhasilan program pembangunan, sekaligus menjaga harmoni sosial dan kearifan lokal dalam setiap tahapan kebijakan.
Wali Nanggroe juga menekankan perlunya peningkatan integritas, efektivitas birokrasi, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik, guna menjawab tantangan internal dan mempercepat realisasi program pembangunan.
Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga adat, dalam mewujudkan Aceh yang tangguh, bermartabat, dan berdaya saing sebagai kawasan strategis di wilayah barat Indonesia.[]
