Banda Aceh — Distribusi hasil pertanian yang aman, lancar, dan berkeadilan menjadi kunci bagi stabilitas ekonomi sekaligus ketahanan pangan nasional. Di tengah kompleksitas tantangan di lapangan, AKBP Dr. Dedy Darwinsyah, S.E., M.M., yang saat ini menjabat Kasubdit 1 Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Aceh menghadirkan sebuah terobosan strategis, yaitu T-KOLINSA (Task Force Kolaborasi Lintas Sektor).
Gagasan inovatif ini lahir dari semangat kolaboratif dan kepemimpinan visioner AKBP Dedy yang saat ini sedang menempuh Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat (PKN) II Tahun 2025 di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI).
Melalui proyek perubahan yang digagasnya, Dedy Darwinsyah menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menjaga keamanan distribusi hasil pertanian yang menjadi sektor vital sebagai tulang punggung perekonomian Aceh.
“Gangguan terhadap distribusi pangan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan rasa aman masyarakat. Karena itu dibutuhkan strategi kolaborasi lintas sektor yang terarah dan berkelanjutan,” ujar AKBP Dedy, dalam kesempatannya, Senin, 3 November 2025.
Menurutnya, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa, jalur distribusi hasil pertanian di Aceh masih menghadapi berbagai hambatan. Mulai dari praktik pungutan liar, penimbunan komoditas, hingga lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini tak hanya merugikan petani, tetapi juga mengganggu stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
Melihat situasi tersebut, AKBP Dedy menggagas T-KOLINSA sebagai bentuk intervensi strategis. Forum ini menjadi wadah kolaboratif yang mempertemukan Polda Aceh, Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, pelaku usaha logistik, koperasi tani, BUMDes, hingga lembaga keuangan yang nantinya akan berperan aktif mengantisipasi, mencegah, serta menangani gangguan distribusi hasil pertanian secara cepat dan tepat.
Untuk memastikan efektivitas kerja T-KOLINSA, Dedy merancang sejumlah langkah nyata. Pertama, penyusunan SOP bersama yang menjadi pedoman baku bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal distribusi hasil pertanian mulai pascapanen hingga ke tangan konsumen. Kedua, pembentukan forum koordinasi digital melalui sistem komunikasi daring dan dashboard monitoring distribusi yang memungkinkan pertukaran informasi secara real-time serta mendukung keterbukaan data.
Kemudian ketiga, pendirian posko terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengawasan, dan pengendalian distribusi hasil pertanian, sekaligus menjadi command center dalam penanganan gangguan di lapangan.
“Melalui pembentukan task force lintas sektor, SOP bersama, posko terpadu, serta forum komunikasi digital, proyek ini diharapkan menjadi model kolaborasi yang menjawab persoalan distribusi secara sistematis, transparan, dan berkelanjutan,” kata mantan Wakapolres Lhokseumawe itu.
Dedy menambahkan, T-KOLINSA hadir bukan sekadar program sementara, melainkan upaya membangun sistem berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan keamanan. Dengan sinergi lintas sektor, petani dapat menikmati harga yang layak, masyarakat memperoleh bahan pangan secara lancar, dan situasi kamtibmas di Aceh tetap kondusif.
Selain itu, inovasi ini juga menjadi bentuk komitmen Ditreskrimum Polda Aceh dalam memperkuat peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tidak hanya memberikan jaminan keamanan distribusi dan kepastian hukum, T-KOLINSA juga mendorong efisiensi biaya, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
“Sinergi yang dibangun melalui T-KOLINSA akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya ketahanan pangan nasional dan stabilitas kamtibmas. Hal ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan; meningkatkan produktivitas menuju kemandirian ekonomi serta memperkokoh sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan potensi yang dimilikinya, T-KOLINSA tidak hanya menjadi solusi atas persoalan distribusi pangan di Aceh, tetapi juga berpeluang menjadi best practice nasional yang dapat direplikasi oleh Polda lain di seluruh Indonesia,” demikian, harap Dedy.
