Banda Aceh, JBA — Ketua Umum Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU) Banda Aceh Rifki Ismail SAg MPd menyampaikan apresiasi dan dukungan atas langkah serius yang telah diambil oleh Pemerintah Aceh dan berbagai elemen penting di Aceh dalam menyikapi penetapan empat pulau milik Aceh oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai wilayah Sumatera Utara.
Empat pulau yang dimaksud—yang secara historis, geografis, dan administratif adalah bagian dari Aceh—telah menjadi isu krusial yang menyatukan tokoh lintas bidang: dari tokoh masyarakat, ulama, akademisi, hingga perwakilan Aceh di DPR RI dan DPD RI.
“Para tokoh sudah bersatu, maka tugas kita sebagai masyarakat adalah mendukung langkah mereka dan memperkuatnya dengan doa,” kata Ketua IPAU, Rifki Ismail, di Banda Aceh, 15 Juni 2025.
Sebelumnya diketahui bahwa Penolakan terhadap penetapan empat pulau tersebut datang tidak hanya dari kalangan legislatif dan pemerintah Aceh, tetapi juga dari lembaga pendidikan, forum intelektual, dan ulama kharismatik. Semuanya sepakat bahwa langkah pemerintah pusat harus diluruskan demi keadilan bagi Aceh.
Rifki Ismail menambahkan, “Kita tidak boleh tinggal diam. Ini bukan sekadar soal batas wilayah, tetapi soal martabat, sejarah, dan kedaulatan Aceh. Mari kita satu komando dalam menyuarakan bahwa hak Aceh harus kembali kepada Aceh. Bukan dengan provokasi, tetapi dengan argumentasi, kesatuan, dan kekuatan moral.”
Dalam kesempatan tersebut, Rifki juga mengajak generasi muda Aceh untuk lebih peduli terhadap sejarah dan jati diri keacehan. Ketua IPAU menekankan bahwa pemahaman terhadap sejarah bukanlah romantisme masa lalu, tetapi fondasi bagi perjuangan masa depan.
“Pulau-pulau ini bukan hanya tanah dan laut, tapi bagian dari sejarah Aceh yang dibentuk oleh perjuangan dan doa para pendahulu. Maka tugas generasi kita adalah menjaga, melestarikan, dan meneruskan semangat itu,” tambahnya.
“Kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat langkah para pemimpin Aceh dengan doa. “Kita doakan agar Allah SWT mudahkan segala cita dan langkah yang sedang diikhtiarkan oleh pemerintah Aceh. Semoga kebenaran berpihak pada keadilan, dan keadilan kembali berpihak pada Aceh,” tutup Ketua IPAU.
