Jantho, Jaringanberitaaceh.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Bangun Aceh (LSM-FBA) gelar Workshop Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan di Aceh Besar, di The Pade Hotel, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (23/09/2021).
Workshop ini sebagai koordinasi dan implementasi lintas sektor dalam pembangunan yang inklusif disabilitas. Serta melakukan penyegaran dan pembahuruan informasi mengenai konsep pembangunan inklusif disabilitas, serta aktivitas pendukungnya bagi pemangku kepentingan dan lintas sektor di Aceh Besar.
Kegiatan yang berlangsung dengan penerapatan protokol kesehatan (Prokes) ini menghadirkan fasilitator Erlina Marlinda dan Program Manajer FBA Asnawi Nurdin, yang dipandu Koordinator Program Aceh Community Based Inclusive Development, Nurul Asyura.
Direktur LSM FBA, Fakhrurrazi menyampaikan sudah empat tahun lebih projek pembangunan Aceh inklusif berbasis sumberdaya masyarakat berjalan, banyak melakukan berbagai kegiatan bersama dengan pemangku kepentingan Aceh, terutama di Aceh Besar.
Kini, banyak terjadi perubahan dan berbagai kemajuan yang didukung penuh Pemerintah Aceh Besar, terutama dalam hal melahirkan Qanun Nomor 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
“Qanun ini menjadi landasan kita agar semua masyarakat Aceh Besar memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati, menjalankan dan berproses dalam kegiatan pembangunan di Aceh Besar,” kata Fakhrurrazi.
Meski berbagai capaian telah diraih dalam kegiatan itu, Kata Fakhrurrazi, namun di sisi lain masih ada juga hal yang harus ditingkatkan.
Ia mengajak seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan untuk ikut berperan aktif berupaya memberikan akses pada semua pihak, terutama pada orang dengan disabilitas.
“Karena setiap warga daerah itu memiliki hak, baik dalam proses perencenaan, pembangunan yang merangkum semua komponen masyarakat,” ujarnya.
Menurut Fakhrurrazi, selama ini pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Pemerinta Aceh Besar untuk membentuk tiga puluh lima desa inklusif dengan orang disabilitas. Sekarang sudah mengalami peningkatan dan memiliki pekerjaan maupun usaha sendiri. Artinya, secara perekonomian mereka sudah mandiri.
“Oleh karena itu, sangat penting keberadaan kita untuk melihat hal-hal yang lebih baik, yang harus ditingkatkan bersama,” ajak Fakhrurrazi.
Lebih lanjut, Fakhrurrazi menjelaskan FBA hanya sebuah lembaga kecil di Aceh, yang bergerak di bidang ini, tapi yang terbesar kemampuan dan sarana adalah pemerintah. Menurutnya, pemerintah memiliki fasilitas, wewenang secara undang-undang maupun anggaran, sehingga lebih mudah bergerak.
Pihaknya mengajak semua pihak agar sama-sama melihat hal yang harus ditingkatkan lagi ke depan. Apalagi yang harus diperbaiki ke depan dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik.
Menurutnya, tujuan pembangunan inklusif ini bukan semata-mata tujuan dan kepentingan FBA, tapi tujuan bersama, demi memberdayakan agar orang tidak tertinggal, membuat orang menjadi bagian dari setiap proses sesuai dengan bidangnya.
“Kami hanya sebuah lembaga yang berusaha mengkoordinasikan, mensinergikan semua potensi yang ada supaya tercapai tujuan bersama ini,” tutup Fakhrurrazi. (Red)
