Jaringanberitaaceh.com, Banda Aceh- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kedatangan tim Pokja V Masyarakat Sipil Aceh yang terdiri LBH Banda Aceh, MaTA, WALHI Aceh, Flower Aceh, dan Katahati Institute menyampaikan catatan kritis satu tahun kepemimpinan Pj. Gubernur Aceh, Rabu 15 Juni 2023.
Koordinator MaTA, Alfian, mengatakan Dari bagian catatan kritis masyarakat sipil, ada beberapa sektor yang gagal dilakukan oleh Achamd Marzuki selaku Pj Gubernur Aceh.
“Dari data yang kami lihat ada beberapa yang gagal dari sisi anggaran, gagal dari sisi tata kelola pemerintahnya, dan juga sektor sumber daya alam, sektor agraria, sektor kekerasan pada perempuan dan anak”, ujar Alfian.
Namun Alfian juga menjabarkan mengenai catatan kegagalan Marzuki tersebut tidak hanya diserahkan ke DPRA saja namun juga diteruskan ke Presiden RI, Menko polhukam, Kemendagri, dan Forbes aceh.
Adapun data evaluasi Pokja V Masyarakat Sipil Aceh mengutarakan beberapa poin yaitu:
1. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak memperpanjang masa jabatan Ahmad Marzuki sebagai Pj. Gubernur Aceh.
2. Meminta Kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberi jaminan kepada masyarakat Aceh bahwa Pj. Gubernur yang akan ditempatkan di Aceh dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
selama ini belum terselesaikan sebagaimana disebutkan di atas.
3. Meminta Kepada Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) untuk tidak mengajukan/mengusulkan kembali Ahmad Marzuki sebagai Pj. Gubernur Aceh. Dan mempertimbangkan catatan kritis ini dalam pengusulan calon Pj. Gubernur Aceh kedepannya.
4. Meminta Kepada Forbes Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh untuk mengawal pengusulan Pj. Gubernur Aceh yang akan datang dan memastikan calon Pj. Gubernur Aceh yang benar-benar paham tentang permasalahan sedang terjadi di Aceh.
“Harapan kita selanjutnya kasus-kasus yang ada di Aceh sekarang bisa dapat dihentikan oleh Pj Gubernur Aceh yang akan mendatang, yang memiliki moralitas, komitmen untuk membantu aceh,” tutup Alfian.
