BANDA ACEH,JBA – Dalam upaya mempercepat penataan dan pemekaran wilayah kemukiman di Kabupaten Aceh Jaya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Kabupaten Aceh Jaya, Dahrial Saputra, S.IP., melakukan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dengan Universitas Syiah Kuala (USK), melalui Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat (PR-HIA), Selasa (10/11/2026).
Kerja sama tersebut berfokus pada kajian dan penyusunan naskah akademik sebagai landasan dalam rangka percepatan penataan dan pemekaran wilayah kemukiman di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2026.
Kedatangan Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Dahrial Saputra, disambut langsung oleh Prof. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, S.Ag., M.H., akademisi, dosen, sekaligus Guru Besar bidang Hukum Adat dan Peradilan Adat pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
Selanjutnya, proses penandatanganan MoA dilakukan bersama Prof. Dr. Azhari, S.H., M.C.L., M.A., selaku Kepala Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat (PR-HIA) Universitas Syiah Kuala.
Penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah strategis DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya dalam membangun sinergi dengan perguruan tinggi, khususnya dalam menghadirkan kajian akademis yang komprehensif, objektif, dan memiliki dasar hukum yang kuat terkait penataan serta pemekaran wilayah kemukiman.
Dalam keterangannya, Dahrial Saputra menegaskan bahwa kerja sama tersebut memiliki tujuan utama yang jelas, yaitu mempercepat proses penataan dan pemekaran wilayah mukim di Kabupaten Aceh Jaya.
“Tujuan utama dari penandatanganan MoA ini tidak lain adalah untuk mempercepat penataan dan pemekaran wilayah mukim dalam Kabupaten Aceh Jaya. Oleh karena itu, kita menggandeng Universitas Syiah Kuala melalui Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat untuk melakukan kajian serta penyusunan naskah akademik sebagai dasar dalam proses tersebut,” ungkap Dahrial.
Ia berharap, melalui kerja sama ini, proses penataan dan pemekaran wilayah mukim dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan aspek hukum, adat istiadat, sejarah, dan kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya dukungan akademis dari Universitas Syiah Kuala, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya optimistis upaya penataan wilayah kemukiman dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak positif terhadap penguatan kelembagaan mukim serta peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.
