Banda Aceh, Jaringanberitaaceh.com – Pemerintah Aceh mengapresiasi dukungan Bank Indonesia, mendorong digitalisasi pengembangan produk lokal, agar memiliki daya saing dan bergerak lebih aktif dan optimal.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh, pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (24/11/2021).
“Terima kasih dan apresiasi kami kepada BI yang telah bersama-sama mendorong agar digitalisasi dan pengembangan ekonomi lokal bergerak aktif agar sumber daya daerah dapat kita optimalkan. Harapan kita, kolaborasi ini akan berimbas positif terhadap perekonomian Aceh, sehingga tahun ini bisa tumbuh lebih baik dari sebelumnya,” ujar Sekda.
Dalam kesempatan tersebut, Taqwalllah juga mengapresiasi penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, yang kali ini mengangkat tema ‘Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi’
“Kita berharap, kegiatan ini dapat menjadi ajang evaluasi, refleksi dan motivasi untuk pencapaian visi Pemerintahan Aceh, yakni ‘Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani’” imbuh Sekda.
Tema pertemuan tahunan ini, sambung Sekda, mengingatkan kita akan keterpurukan ekonomi nasional akibat amukan pandemi COVID-19 yang melanda tahun lalu.
“Tahun ini kita berharap pertumbuhan ekonomi akan membaik seiring melandainya tekanan pandemi di berbagai daerah di Indonesia. Tanda-tanda itu mulai terlihat setelah membaca tren pergerakan ekonomi yang berkembang,” kata Taqwallah.
Sebagaimana diketahui, data statistik menyebutkan, ekonomi nasional Triwulan III-2021 tumbuh positif sebesar 3,51% year on year (yoy) melanjutkan pertumbuhan positif Triwulan II-2021.
Kondisi yang sama juga terjadi di Provinsi Aceh. Sampai dengan triwulan III-2021 pertumbuhan ekonomi Aceh berada di angka 2,82 persen (yoy), lebih baik dari pertumbuhan di periode yang sama pada tahun lalu yang tumbuh negatif di angka 0,10 persen (yoy).
Tahun ini, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga terus mengalami perbaikan. Hingga Maret 2021 kemiskinan di Aceh berada di angka 15,33 persen, lebih baik dibandingkan September 2020 yang mencapai 15,43 persen. Adapun tingkat pengangguran sampai Agustus 2021 tercatat 6,30 persen, lebih baik dibandingkan Agustus 2020 yang berkisar 6,59 persen.
Selanjutnya, dari sisi pergerakan harga, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, inflasi Aceh pada bulan Oktober 2021 tercatat sebesar 1,90 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,66 persen (yoy).
Namun jika dilihat dari tingkat inflasi tahun berjalan (year to date), sampai dengan bulan Oktober 2021 inflasi di Provinsi Aceh tercatat sebesar 0,71 persen (ytd), angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,93 persen (ytd). Hal tersebut menunjukkan harga secara umum di Provinsi Aceh bergerak relatif lebih stabil.
“Seraya terus bekerja keras mengoptimalkan potensi yang ada, tentunya kita juga harus tetap berhati-hati dengan ancaman serangan gelombang ketiga pandemi COVID-19. Seauai dengan pesan Pak Presiden tadi. Hal ini penting menjadi perhatian kita, sebab dua negeri jiran kita, Singapura dan Malaysia sudah mengalaminya,” kata Sekda.
“Oleh karena itu, langkah antisipasi sejak dini harus kita persiapkan. Karena itu, saya merasa sangat berbahagia dengan inisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dalam menggelar acara pertemuan tahunan ini, sehingga bisa menyampaikan pesan-pesan penting ini untuk menjadi perhatian kita bersama,” sambung Taqwallah.
Tentu saja, sambung Sekda, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota sebagai lokomotif pembangunan daerah harus terus meningkatkan koordinasi, kinerja dan pelayanannya.
“Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Aceh dan Indonesia pada umumnya,” pungkas Sekda.
Pertemuan tahunan BI berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan berlangsung secara hibrid. Di tingkat pusat, Presiden RI Joko Widodo hadir bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.
Sementara di Aceh, kegiatan ini dihadiri oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar, perwakilan Forkopimda Aceh dan sejumlah Kepala SKPA. (*)
