Teungku Dayah dan Masyarakat Diajak Lawan Politik Uang pada Pemilu 2024

Banda Aceh, JBA – Teungku Dayah sebagai pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat Aceh diajak untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang bahaya politik uang. Sebab, politik uang (money politik) merupakan sumber dari segala kerusakan dan korupsi dalam praktik politik. Hal ini disampaikan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIPi UIN Ar-Raniry, Eka Januar Msoc.Sc saat mengisi Kajian Aktual Tastafi Banda Aceh di Hotel Hermes Palace, Sabtu malam 10 Februari 2024.

“Politik uang merupakan kejahatan politik dan ini menjadi masalah besar. Efeknya bisa jadi jangka panjang dan menghancurkan akhlak generasi bangsa. Politik uang akan menghancurkan demokrasi dan penghinaan bagi masyarakat dan oleh sebab itu harus dilawan bersama baik Teungku-teungku dayah maupun masyarakat umum, “ ujar Eka Januar.

Kajian Aktual Tastafi dengan tema “Memaksimalkan Peran Teungku Dayah dan Masyarakat Umum Melawan Politik Uang dalam Pemilu” ini diselenggarakan oleh Majelis Tastafi Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Alumni Dayah (DPP ISAD) dan Himpunan Pengusaha Santri (HIPSI) Aceh. Selain itu, juga didukung oleh Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Alumni Dayah (IMADA).

Lebih lanjut, Eka Januar dalam ulasannya juga mengatakan bahwa apa pun pemberian baik berbentuk uang, sembako, dan sarung itu merupakan penghinaan. Hanya saja masyarakat tidak menyadarinya. Ingat, kehancuran negara besar pada zaman dahulu karena money politik seperti Mesir kuno.

“Modus politik uang bisa secara langsung memberikan barang, ada yang sistemnya uang muka dan setengahnya dilunasi jika terpilih. Jika budaya money politik terus berlanjut, maka anak muda yang ingin jadi Caleg malah sulit menang seandainya tidak punya modal, “ kata Eka Januar menjelaskan.

Efek lainnya, tambah Eka Januar melanjutkan, akan menjadi konflik kepentingan antara elit politik dengan swasta, sebab setiap Caleg ada pemodal. Maka jangan heran jika mereka terpilih ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

“Ini memang didesain bukan untuk pro rakyat. Rakyat tidak pernah diuntungkan dengan money politik,” tegasnya dalam kajian yang dimoderatori oleh Humas Majelis Tastafi dan juga Sekjend Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD), Dr. Teuku Zulkhairi.

Eka Januar dalam ulasannya juga menjelaskan, efek yang luar biasa dari money politik adalah terjadi korupsi ketika mereka berhasil menduduki jabatan dewan atau pejabat negara. Kenyataan ini melahirkan anggapan masyarakat termasuk anak muda bahwa politik itu jahat, padahal yang jahat adalah praktik politik jahat, bukan politiknya.

“Jika anak muda alergi dengan politik, maka negeri ini akan hancur karena dipimpin oleh penjahat politik,” ujar Eka Januar

Menurut Eka, politik ini harus diperbaiki dan politik harus bersih dari money politik. Karenanya, mengawal money politik bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tapi tugas semua. Selama ini, yang menjadi sasaran money politik adalah masyarakat yang pendidikanya rendah dan masyarakat miskin. Bagi masyarakat seperti ini, demokarsi tidak penting, tapi yang penting ada sesuatu bisa dinikmati sekarang. Penyebab money politik karena 73% masyarakat tidak dekat dengan partai politik. Apalagi mereka hanya tampil menjelang pemilu.

“Insya Allah money politik bisa dihilangkan dengan kualitas dan pengetahuan masyarakat. Politik uang atau money politik adalah sumber dari segala kejahatan,” tegasnya.

Narasumber lainnya, Tgk. Akmal Abzal SHI yang merupakan alumni Dayah BUDI Lamno Aceh Jaya, menyebutkan orang yang tidak melihat secara objektif dinamika politik dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, lalu menyembunyikan fakta, maka harus disadarinya agar kebenaran fakta tidak di anulir oleh pilihan politik.

“Jangan sembunyikan fakta walau pahit sekali pun. Setiap kebenaran mesti disampaikan kendati pahit rasanya. Dalam persoalan pemilu, berikan hak kepada masyarakat untuk empati pada pasangan idolanya,” jelas Tgk Akmal yang merupakan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023 ini.

Menurut Tgk Akmal Abzal yang juga pendakwah kondang ini, dulu ada adagium yang menyebut “na peng na inong”, namun seiring waktu narasi itu terdengar pula dimusim pemilu; “na peng na kursi, hana peng hana kursi” (ada uang ada kursi, tidak ada uang tidak ada kursi). Fakta lapangan memang demikian, cost besar digelontorkan caleg untuk mendapatkan kursi dewan. Faktanya, Orang butuh banyak uang untuk mendirikan partai hingga berhasil mengirim wakil nya di parlemen.

“Ketika dibuka pendaftaran Caleg, tidak mudah bagi partai mendapatkan Caleg, maka mereka membiayai orang lain untuk jadi Caleg. Partai mengeluarkan cost yang tidak sedikit untuk merekrut Caleg, termasuk caleg perempuan yang harus terpenuhi 30 persen. Maklum kalangan perempuan minim minat jadi Caleg. Akibatnya partai mencari perempuan yang siap jadi Caleg dari internal atau keluarga terdekat demi memastikan partainya lulus menjadi peserta pemilu.

Ironinya, sebut Tgk Akmal, saat ia butuh uang untuk dirinya maju Caleg, dia juga harus membiayakan caleg lain yang keterbatasan biaya. Ini belum lagi bicara biaya iklan dan sosialisasi yang menguras banyak energi dam materi, kata Tgk Akmal.

Menurutnya, muncul money politik karena orientasi partai semata menginginkan kursi sehingga seleksi caleg bukan lagi menjadi prioritas partai, akhirnya terdapat caleg terpilih tidak berintegritas dan justru yang terpilih adalah pemilik modal atau dewan yang di biaya pemilik modal.

Politik transaksional ini nyaris masif terjadi di lingkungan, juga di dorong oleh kecerdasan warga dalam menyikapi resiko money politik itu sendiri. Maka kasus politik uang dimusim pemilu identik semacam ayah dan telur yang sulit diketahui mana lebih awal lahir, demikian juga money politik yang sulit di buktikan siapa biang keroknya terus terjadi kian masif.

“Mari sama-sama lawan money politik dan edukasi masyarakat untuk menjadi pemilih sehat,” pungkas Tgk Akma Abzal.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP ISAD, Tgk Mustafa Husen Woyla SPd.I dalam sambutannya mengatakan, kajian ini rutin dilaksanakan setiap bulan dan telah dilaksanakan sejeka tiga tahun terakhir.

 

“Melalui kajian ini, kita selalu kampanyekan kebaikan dan tidak memihak pada siapa pun,” jelasnya saat membuka kajian Aktual Tastafi Banda Aceh yang ke ke-102 ini.

Kajian aktual yang diselenggarakan oleh Majelis Tastafi Banda Aceh, ISAD dan HIPSI ini dihadiri oleh dua ratusan peserta dari kalangan aktivis, mahasiswa dan tamu undangan lainnya. Seusai kajian, peserta menyampaikan yel-yel sepakat melawan politik yang dalam Pemilu.

spot_img
spot_img
spot_img

TERBARU

spot_img
spot_img

BERITA TERHANGAT

BERITA MINGGUAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT