Banda Aceh,JBA– Ketua Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA), Tgk. Dr. H. Anwar Usman atau yang akrab disapa Abiya Kuta Krueng, meminta agar putra-putri Aceh diberikan prioritas dalam rekrutmen guru Sekolah Rakyat yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Permintaan ini disampaikan menyusul peluncuran Sekolah Rakyat di Kabupaten Pidie Jaya, dimana dari 17 guru yang direkrut, hanya lima orang yang berasal dari Aceh, sementara 12 lainnya didatangkan dari luar daerah.
Kondisi ini, menurutnya, kurang ideal karena tidak sejalan dengan kearifan lokal dan tradisi pendidikan masyarakat Aceh.
“Bukan tidak boleh didatangkan guru dari luar. Tapi kompsosinya harus logis dan seyogyanya ada prioritas untuk putra putri daerah. Apalagi, Dldi Aceh banyak lulusan dayah yang sudah sarjana serta banyak lulusan dan perguruan tinggi yang memiliki kapasitas menjadi guru. Jika mereka diberi peluang lebih luas, pendidikan di Sekolah Rakyat bisa berjalan selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya Aceh, sekaligus memenuhi standar nasional,” ujar Abiya Kuta Krueng melalui siaran pers, Rabu, 1 Oktober 2025.
Abiya Kuta Krueng menambahkan, keberadaan guru yang memahami tradisi setempat akan membuat proses pendidikan lebih menyatu dengan masyarakat. Hal ini juga penting dalam rangka mewujudkan pendidikan Aceh yang Islami dan bersyari’at Islam sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan.
Karena itu, ia mendorong agar ke depan formasi guru Sekolah Rakyat di Aceh lebih banyak diisi oleh putra daerah. Untuk merealisasikan hal ini, Pimpinan Dayah Darul Munawwarah Kuta Krueng Pidie Jaya ini meminta Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf atau yang akrab disapa Muallem, agar menyampaikan aspirasi tersebut langsung kepada Menteri Sosial.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan adanya kebijakan afirmatif agar perekrutan guru di Aceh memberi porsi dominan bagi putra-putri Aceh. Dan kami mendorong agar Menteri Sosial dapat memahami hal ini dalam konteks khusus Aceh,” tegasnya.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial, guru Sekolah Rakyat direkrut melalui seleksi terbuka dengan syarat utama antara lain berpendidikan minimal sarjana, memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG), sehat jasmani dan rohani, serta mampu berbahasa Inggris. Proses seleksi dilakukan secara nasional, lalu penempatan guru ditentukan berdasarkan pemetaan lokasi oleh pemerintah pusat.
Meski begitu, Abiya Kuta Krueng meyakini ada ruang kebijakan agar daerah diberi kesempatan memperjuangkan komposisi lokal. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemerintah Aceh agar dapat memperjuangkan lahirnya kebijakan khusus yang memberi poin tambahan bagi calon guru dari Aceh atau minimal menetapkan kuota khusus bagi putra daerah.
“Langkah ini bukan hanya soal peluang kerja, tetapi juga menjaga keberlanjutan pendidikan yang relevan dengan kultur, kebutuhan masyarakat, dan syariat Islam di Aceh,” pungkasnya.
Di sisi lain, Abiya Kuta Krueng juga menyampaikan apresiasi penuh kepada Presiden Prabowo Subianto atas digulirkannya program Sekolah Rakyat yang menargetkan anak bangsa dari keluarga miskin ekstrem menjadi siswa-siswi sekolah tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang telah menggulirkan program mulia ini. Sekolah Rakyat merupakan harapan baru bagi anak-anak bangsa, terutama di Aceh sebagai daerah bekas konflik yang masih memiliki banyak anak yatim dan keluarga miskin ekstrem. Program ini insya Allah akan membawa keberkahan bagi masa depan mereka,” ungkap Abiya Kuta Krueng.
