Jabatan Nova Segera Berakhir, DPRA Minta Segera Evaluasi RPJM




Banda Aceh, Jaringanberitaaceh.com – Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPR Aceh Sulaiman SE dan pimpinan DPR Aceh segera mungkin membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), mengingat masa jabatan gubernur Aceh periode 2017-2022 akan segera berakhir, hanya menghitung bulan dalam tahun 2022 ini.

Pansus RPJM ini, menurut Sulaiman, akan bertugas mengevaluasi pelaksanaan RPJM Aceh yang sudah berlangsung selama 5 tahun, sehingga mendapat laporan hasil pelaksanaannya.

“Hasil pengamatan sekarang, targetnya itu jauh panggang dari pada api. Misalnya target pertumbuhan ekonomi dalam RPJM sebanyak 6,5 persen. Sementara yang didapatkan Aceh saat ini, kami menduga cuma 2,75 Persen. Sektor pengentasan kemiskinan, Aceh menargetkan tahun 2022 sebanyak 11,5 persen, namun fakta sekarang angka kemiskinan Aceh justru mentereng di angka 15,43 persen,” sebutnya.

Indikator-indikator lemahnya ekonomi masyarakat Aceh dapat dilihat dengan nyata, misalnya pada swalayan atau toko kelontong dan pasar tradisional lainnya yang ada di Aceh, tidak ada satu pun di toko kelontong atau toko bangunan bahkan warung kopi yang didominasi oleh produk Aceh.

“Pada toko kelontong dan toko bangunan misalnya, dari ratusan item barang yang dalam toko, hanya emping melinjo, kedua gula merah dan yang ketiga bubuk kopi, itu pada sektor kelontong. Beras saja belum tentu digunakan beras produk Aceh,” ungkap Sulaiman Rabu, 13 April 2022.

Jadi ekonomi Aceh tidak sejalan antara pelaksanaan dengan yang tertulis dalam RPJM. Padahal target utama untuk mensejahterakan rakyat Aceh, artinya kemandirian ekonomi tidak ada.

“Selama ini yang ada hanya peningkatan ekonomi Sumatera Utara, tidak ada peningkatan ekonomi Aceh,” imbuhnya lagi

Sulaiman menawarkan kepada PJ gubernur Aceh, siapa pun yang ditunjuk nantinya perlu menyiapkan langkah-langkah konkriet untuk peningkatan ekonomi Aceh. Karena tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Indikator ekonomi yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Kedua tingkat kemiskinan. Ketiga gini ratio atau pemerataan ekonomi bagi 6495 desa di Aceh, 285 kecamatan di Provinsi Aceh dan 23 kabupaten/kota.

“Silakan Otsus Aceh dibangun industri kecil sesuai dengan potensi yang ada di seluruh Aceh. Hasil industri itu dijual di Aceh, nasional dan pasar internasional,” sambungnya lagi.

spot_img
spot_img
spot_img

TERBARU

spot_img
spot_img

BERITA TERHANGAT

BERITA MINGGUAN

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT