Banda Aceh, Jaringanberitaaceh.com– Gubernur Aceh Nova Iriansyah memaparkan capaian positif program ‘Aceh Meulaot’ selama periode 2017-2021 pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kelautan dan Perikanan Aceh di Hotel Grand Nanggroe, Selasa 1 Maret 2022.
Nova menyebutkan, terdapat beberapa indikator kinerja utama pada sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tolak ukur capaian target pembangunan hingga saat ini, sesuai data tahun 2021
“Di antaranya, rasio nilai tukar nelayan Aceh menunjukkan perkembangan signifikan setiap tahun, dalam kisaran antara 97,17 hingga 105,07,” ujar Nova
Disebutkan juga produksi perikanan mencapai 352 ribu ton pada tahun 2021, dengan kenaikan rata-rata 1,15 persen per tahun, dengan kontribusi terhadap produk domestik Regional Bruto Aceh sebesar 5,25 persen.
Indikator lain, angka konsumsi ikan sebesar 59,85 kilogram per kapita per tahun, naik dari awal tahun 2017 sebesar 51,4 kilogram per kapita per tahun.
Proporsi tangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman, juga disebut ikut naik dari tahun ke tahun, dari 76,35 persen pada 2017 hingga mencapai 104,02 persen pada 2021.
“Terakhir, nilai ekspor hasil perikanan bergerak fluktuatif mengikuti perkembangan nilai tukar rupiah. Selama periode 2017-2021, angka terbesar adalah 3,9 juta USD pada 2017 dan terkecil 1,8 juta USD pada 2020, mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 2 juta USD,” kata Nova.
Sementara kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Aceh selama 10 tahun terakhir masih berkisar pada rentang 4,47–5,25 persen, tetapi terlihat adanya tren peningkatan sejak 2017-2021. Hal ini disebut menunjukkan sektor perikanan berpotensi memiliki kekuatan penuh.
Selain itu, produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap pada 2021 juga disebut meningkat, di tengah dekonstruksi kapal perikanan.
Meskipun fenomena produksi relatif konstan pada periode 2017-2021, tetapi dikatakan dapat menjadi tolok ukur bahwa potensi stok ikan dan area budidaya masih dapat dioptimalkan pemanfaatannya.
Peningkatan produksi ikan tangkap dan budidaya juga disebut mendorong tumbuhnya konsumsi ikan dalam negeri, seiring dengan stagnasi ekspor hasil perikanan.
“Masih terdapat cukup ruang pertumbuhan dalam sektor kelautan dan perikanan di Aceh,” kata Nova.
Beberapa PR Terkait Sektor Kelautan dan Perikanan
Seiring berbagai capaian positif yang telah diperoleh, Nova menjelaskan beberapa hal yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi seluruh pemangku kepentingan di Aceh.
Pertama, terkait realisasi investasi di perikanan budidaya dan tangkap yang masih relatif rendah.
“Luas kawasan konservasi perairan yang baru mencapai 149 ribu hektare, atau sekitar 53,2 persen dari target 280 ribu hektare, belum optimal bergerak meningkatkan kontribusi dari sektor ini. Masih dibutuhkan pemenuhan 131 ribu hektare untuk mencapai target pembangunan,” kata Nova.
Sektor kelautan dan perikanan, lanjut Nova, berpotensi besar untuk didorong dan ditingkatkan guna mewujudkan Visi Aceh yang Islami, Maju, Damai dan Sejahtera pada tahun 2032, dan Visi Indonesia 2045 yaitu Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.
Kedua, selaras koordinasi Aceh dengan Pusat dan Kabupaten/Kota dalam menumbuhkan iklim investasi.
“Batasan kewenangan yang sering beririsan dan berbeda tafsir, jelas sangat merugikan pengembangan usaha kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, perlu didesain mekanisme benefit sharing antara Pusat dan Aceh yang inovatif memacu kinerja pengelolaan,” lanjut Nova.
Ketiga, selaras Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP dengan perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional (RPJMN) maupun daerah (RPA). Bagi Aceh, mengelola sektor kelautan dan perikanan merupakan suatu anugerah karena memiliki wilayah laut dan ekosistem perairan yang lebih luas. Di tambah lagi, sektor ini disebut memiliki nilai penting yang multiperan. Mulai dari lingkungan hidup, pangan, ekonomi, kedaulatan, hingga sosial budaya yang tentu tidak mudah dikelola.
Rapat itu dihadiri Koordinator Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S, para kepala SKPA terkait, para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Aceh, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di Wilayah Aceh, para Pejabat Struktural dan Fungsional Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta sejumlah peserta lainnya.
