Banda Aceh, Jaringanberitaaceh.com– Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengapresiasi kehadiran ulama dalam menyusun dan menyelenggarakan berbagai program pembangunan, baik di bidang pendidikan Islam, sosial kemasyarakatan, bidang politik maupun di bidang lain.
“Pertemuan ini sangat berarti bagi kami sebagai umara, mengingat hubungan dan komunikasi yang baik antara ulama dan umara akan menentukan keberlangsungan pembangunan,” sebut Nova saat membuka secara resmi Musyawarah Besar Ulama Aceh Tahun 2022, di Aula Tgk H Abdullah Ujong Rimba, komplek Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Senin, 7 Maret 2022.
Peran ulama menjadi semakin strategis karena masyarakat Aceh dikenal sangat religius. Dan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Aceh memiliki hak untuk menerapkan Syariat Islam secara kaffah yang meliputi aqidah, syariah dan akhlak.
Gubernur menegaskan, kehadiran ulama dalam pembangunan sangat dibutuhkan, sebab kedudukannya sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat, memiliki peran strategis dalam mencerdaskan dan membimbing umat.
“Dalam dunia se-modern apa pun, peran ulama tidak akan pernah tergantikan,” kata Nova.
Diketahui, Qanun nomor 2 tahun 2019 menegaskan bahwa sebagai wadah berhimpunnya para ulama di Aceh MPU mempunyai fungsi dan kewenangan yang sangat penting, yaitu Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
Selanjutnya, kewenangan dan fungsi MPU lainnya adalah memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam, menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan, baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.
Gubernur optimis, Mubes Ulama Aceh Tahun 2022 ini, bukan semata sukses memilih Ketua MPU Aceh untuk masa bakti 2022-2027, tetapi juga menghasilkan rumusan Taushiyah Musyawarah Besar Ulama Aceh, untuk mendukung secara maksimal peningkatan eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah, dan memperkuat pelaksanaan Syariat Islam menuju Aceh bermartabat.
Melindungi Generasi dengan Tausiyah dan Fatwa Ulama
Dalam sambutannya, Gubernur juga mengungkapkan, bahwa demi melindungi masyarakat, dirinya acapkali meminta fatwa dan tausiyah MPU.
“Saya selalu meminta pendapat ulama terhadap sejumlah kebijakan. Pada akhir 2018, saya sempat tidak mengizinkan vaksin rubela sebelum ada fatwa atau minimal tausiah MPU Aceh. Selain itu, kami juga sudah meminta MPU untuk menerbitkan fatwa haram terhadap PUBG,” imbuh Nova.
Namun, Gubernur menyayangkan hingga hari ini masih banyak generasi muda Aceh memainkan PUBG di warkop-warkop.
“Daya rusak permainan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kami berharap hal ini turut menjadi perhatian MPU pada Mubes kali ini. Jangan ragukan dukungan Pemerintah Aceh terhadap MPU, 100 persen, Pemerintah Aceh percaya dan mendukung dan menaati Taushiyah dan fatwa yang diterbitkan oleh MPU,” pungkas Gubernur.
Sebelumnya, Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Aceh atas kemitraan yang terjalin baik selama ini.
“Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Aceh atas kemitraan yang dibangun selama kepengurusan MPU Aceh kali ini,” ujar ulama yang akrab disapa Lem Faisal ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia KH Noor Achmad, dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan Mubes Ulama Aceh ini.
“MUI merasa terhormat menjadi bagian dari Musyawarah Besar MPU Aceh yang akan dimulai malam ini, terima kasih dan apresiasi dari kami karena telah diundang mengikuti kegiatan ini,” ujar KH Noor Achmad.
Kegiatan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia KH Noor Achmad, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Sekda Aceh Taqwallah, perwakilan unsur Forkopimda Aceh serta sejumlah tokoh lainnya.
