Banda Aceh — Guna mendukung percepatan transformasi digital dan penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh bersama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (USK) melakukan penandatangan Memorandum of Agreement (MOA) mengenai implementasi pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengabdian masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia.
Penandatangan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Kadiskominsa Marwan Nusuf, B.HSc, MA dan Dekan FMIPA USK Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si, M.Tech di Ruang Senat FMIPA USK, Rabu (24/1/2024). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala UPTD Statistik Sayid Azhary bersama jajaran, dan para Kepala Program Studi di FMIPA.
Pejanjian yang akan berlaku selama 5 tahun ini bertujuan untuk mendukung kebijakan nasional melalui penyelenggaraan data statistik dan geospasial, pengelolaan media komunikasi dan pelayanan informasi publik, layanan infrastruktur dasar data center,layanan manajemen data dan implementasi e-Government melalui pendampingan, penguatan sumber daya manusia, perencanaan serta penguatan kelembagaan pemerintah untuk pengelolaan data dan informasi.
Kadiskominsa Aceh Marwan Nusuf menyambut baik kerja sama ini sejalan dengan program transformasi digital yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam transformasi digital diantaranya meningkatkan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masuk kategori sangat baik dengan skor 3,62.
Selain itu, dalam hal Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Aceh mendapatkan klasifikasi Informatif terbaik I kategori pemerintah provinsi secara nasional. Kemudian di sisi publikasi, Tim Media Center Pemerintah Aceh pada tahun 2023 telah mempublikasi lebih dari 9.000 berita di portal berita infopublik.id yang merupakan salah satu portal referensi media nasional.
Menurutnya, komitmen dan kinerja pemerintah daerah yang baik selalu akan diapresiasi oleh pemerintah Pusat dalam bentuk prestasi secara nasional. Oleh karenanya, dalam mempercepat proses transformasi digital tentunya pemerintah perlu dukungan oleh pihak akademisi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
“Kerja sama ini merupakan bentuk kolaborasi pihak Pemerintah Aceh melalui Diskominsa dengan civitas akademika USK melalui FMIPA sebagai upaya memperluas wilayah kerja, meningkatkan kualitas keilmuan dan berbagi pengalaman, sehingga jika ada kebijakan yang diambil nantinya telah berbasis ilmu pengetahuan,” ujarnya.
Ia berharap, adanya kerja sama ini bagian menjalankan program MBKM dimana pihak Diskominsa Aceh akan memberikan dukungan serta kesempatan kepada mahasiswa FMIPA untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai langkah persiapan karier.
Sementara itu, Dekan FMIPA USK Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin sangat antusias menyambut implementasi kerja sama ini. Selain untuk kebutuhan MBKM, kesepakatan ini juga bisa untuk meningkatkan kompetensi SDM di Pemerintah Aceh. Menurutnya, tantangan kemajuan teknologi informasi terutama di bidang artificial intelligence harus segera dijawab, apalagi di sektor pelayanan publik pemerintah.
Ia mengungkapkan, FMIPA USK sudah memiliki program studi Magister Kecerdasan Buatan yang sudah berjalan selama 3 tahun. Kecerdasan buatan bisa dimanfaatkan dalam mempercepat pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pengambilan keputusan yang lebih cepat, efektif dan efisien.
“Kami FMIPA USK juga siap jika ada kajian-kajian atau penyusunan naskah akademis, yang memerlukan sumbang pikir dari kami. Juga untuk kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kita dapat menyusun program-program pemberdayaan masyarakat melalui Program Matching Fund (Dana Padanan) dari Kemdikbudristek. Cukup banyak ‘low hanging fruits’ yang bisa kita petik,” sebutnya. (MC Aceh)
