Kuala Simpang, JBA — Di tengah duka pasca banjir hidrometeorologi, muncul gelombang komentar di media sosial yang menuding pemerintah lamban dan tidak peduli terhadap masyarakat terdampak. Pertemuan awak media dengan Ketua DPC Badan Advokasi Indonesia (BAI) Aceh Tamiang, Syamsul di Sekretariat BAI, Desa Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Senin, 13 April 2026 ternyata penyaluran bantuan tetap jalan sesuai prosedur.
Fakta lapangan yang disampaikan Syamsul kepada awak bahwa penyaluran bantuan stimulan tidak pernah berhenti. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui dinas terkait tetap bekerja di lapangan, siang dan malam, memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak.
Perlu dipahami, kata Syamsul, bantuan bukan sekadar dibagikan begitu saja. Ada proses pendataan, verifikasi, dan validasi yang harus dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial, kesenjangan dan kesalahan sasaran. Justru di sinilah letak kehati-hatian pemerintah.
“Kalau cepat tapi salah sasaran, itu yang lebih berbahaya,” ucap Syamsul.
Sayangnya, ujarnya, di era media sosial, opini seringkali lebih cepat menyebar dibanding fakta. Tanpa cek data, tanpa konfirmasi, tudingan langsung dilemparkan, seolah pemerintah tidak bekerja. Padahal di lapangan, aparat desa, relawan, dan petugas terus bergerak. Bahkan, banyak dari mereka, juga Bupati Armia Pahmi turun langsung ke titik-titik terdampak demi memastikan warga mendapatkan haknya.
Pemerintah juga menegaskan keterlambatan yang terjadi bukan karena pembiaran, melainkan karena komitmen untuk transparansi dan keadilan. Tidak boleh ada yang didahulukan tanpa dasar yang jelas.
Ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak bermedia sosial. Kritik itu penting, tapi menyebarkan informasi yang belum tentu benar justru bisa memperkeruh keadaan dan menghambat proses pemulihan. Saat masyarakat membutuhkan persatuan, jangan sampai kita terpecah hanya karena asumsi. Bantuan tetap berjalan, pemerintah tetap bekerja—dan fakta tidak bisa dikalahkan oleh opini.
