Calang,JBA – Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D, SE membuka secara resmi kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMK Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025-2029 dan RKPK Aceh Jaya Tahun 2026 yang berlangsung di Aula DPMPKB daerah setempat, Senin (14/4/2025)
Konsultasi Publik itu turut dihadiri oleh Ir. Azhar Abdurrahman selaku Bupati Aceh Jaya 2 periode, Tgk Yusri S selaku mantan wakil Bupati Aceh Jaya, Ketua DPRK Aceh Jaya, Kapolres, Kajari, Dandim Aceh Jaya, Para Kaban dan Kepala SKPK, Para Camat serta LSM dan tokoh masyarakat Aceh Jaya.
“Hari ini kita melangkah bersama pada suatu proses penting dalam penyusunan rancangan awal RPJMK Aceh Jaya tahun 2025–2029 serta RKPK Aceh Jaya tahun 2026,” kata Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D dalam sambutan Bupati yang dibacakannya.
Kata Muslem, dokumen ini bukan sekedar rencana teknokratik, melainkan kompas strategis pembangunan jangka menengah daerah yang akan menjadi jembatan menuju cita-cita besar rencana pembangunan jangka panjang kabupaten (RPJPK) Aceh Jaya 2025–2045.
Rencana pembangunan jangka menengah kabupaten (RPJPK) adalah arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Ini bukan sekedar dokumen, tapi komitmen bersama yang kita bangun secara partisipatif, berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.
Sementara visi pembangunan Aceh Jaya lima tahun ke depan adalah: “Terwujudnya transformasi Aceh Jaya yang membangun, sejahtera, makmur, dan inovatif berlandaskan keistimewaan dan kekhususan Aceh melalui Aceh Jaya bangkit bersama”.
“Visi ini mengandung semangat perubahan. Kita ingin Aceh Jaya tidak hanya bangkit, tetapi mampu berdiri sejajar dan bersaing, baik di tingkat regional maupun nasional, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kekhususan Aceh,” tutur Muslem.
Untuk mewujudkan visi tersebut, pihaknya telah merumuskan 6 misi utama, yaitu:
1. Mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis pada clean government dan good governance;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan layanan dasar;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemakmuran melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal;
5. Memperkuat nilai-nilai keislaman dalam adat, budaya, pendidikan, dan kebijakan daerah sebagai implementasi keistimewaan aceh; dan
6. Memelihara serta melaksanakan perdamaian Aceh sebagai amanah mou helsinki dan undang-undang pemerintahan Aceh.
Sedangkan misi-misi tersebut di konkretkan melalui 17 program unggulan daerah yang merupakan janji politik kepada masyarakat Aceh Jaya sehingga program-program ini menjadi prioritas pembangunan kabupaten kedepannya, yaitu:
1. Penurunan angka kemiskinan secara bertahap dan terukur;
2. Melanjutkan program-program pro rakyat yang telah berjalan dan terbukti bermanfaat;
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan taraf kesejahteraan masyarakat;
4. Penguatan kapasitas sdm unggul melalui pendidikan yang berkualitas;
5. peningkatan fungsi kelembagaan pendidikan dayah sebagai benteng moral dan keilmuan;
6. Perbaikan standar kelayakan hidup masyarakat;
7. Peningkatan pendapatan masyarakat, terutama di sektor produktif;
8. Pengembangan sektor perekonomian dan penciptaan lapangan kerja baru;
9. Penerapan teknologi tepat guna yang inovatif dan mendorong daya saing;
10. Pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah;
11. Pengembangan calang sebagai destinasi wisata halal dan pusat pertumbuhan ekonomi;
12. Optimalisasi upaya penurunan angka stunting;
13. Penguatan nilai-nilai kekhususan dan keistimewaan aceh dalam setiap aspek pembangunan;
14. Pengendalian inflasi agar harga kebutuhan pokok tetap stabil;
15. Penanganan persoalan sosial masyarakat, termasuk kemiskinan ekstrem dan pengangguran;
16. Reformasi birokrasi pemerintahan yang adil, efektif, dan berwawasan kebangsaan;
17. Penanganan serius terhadap persoalan sosial, termasuk penyandang odgj.
Dalam upaya mewujudkan visi “Aceh Jaya bangkit bersama”, 17 program unggulan tersebut telah dirancang secara komprehensif untuk mengubah tantangan menjadi peluang melalui pendekatan pembangunan yang menyeluruh, dimulai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan kelanjutan program pro rakyat yang terus menguatkan kesejahteraan, diikuti dengan peningkatan taraf kesehatan dan mutu pendidikan melalui penguatan kapasitas sdm unggul serta perbaikan kelembagaan pendidikan dayah.
Sehingga masyarakat dapat menikmati kelayakan hidup yang memenuhi standar, sementara upaya peningkatan pendapatan dan pengembangan sektor ekonomi inklusif membuka peluang lapangan kerja baru melalui adopsi teknologi tepat guna yang inovatif serta perluasan akses pembangunan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Disamping itu, pengembangan kawasan kota Calang sebagai destinasi wisata halal menjadi magnet pertumbuhan ekonomi, optimalisasi kebijakan untuk menurunkan angka stunting dan penguatan nilai-nilai keistimewaan Aceh turut mendukung stabilitas sosial, disertai dengan upaya pengendalian inflasi dan
penanganan persoalan sosial kemasyarakatan, reformasi birokrasi pemerintahan yang adil serta penanganan khusus terhadap persoalan sosial yang menyangkut ODGJ,
Selain itu dapat secara bersama-sama menciptakan ekosistem pembangunan yang holistik guna membangun Aceh Jaya yang sejahtera, makmur, dan berdaya saing tinggi.
Selaras dengan RPJMK, penyusunan rencana kerja pemerintah kabupaten (RkPK) Aceh Jaya tahun 2026 mengusung tema: “Pembangunan sumber daya unggul guna meningkatkan daya saing dan fiskal daerah.”
Tema ini menegaskan pentingnya membangun manusia Aceh Jaya yang berkualitas, sehat, cerdas, dan produktif, sebagai modal utama untuk meningkatkan kemandirian ekonomi serta kapasitas fiskal daerah.
“Transformasi SDM ini kita arahkan melalui pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang merata, serta peningkatan skill tenaga kerja lokal yang selaras dengan kebutuhan pasar dan potensi unggulan daerah,” terangnya
Lebih lanjut Muslem mengatakan bahwa RPJMK dan RKPK ini tidak disusun secara tertutup, melainkan prosesnya dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat dari gampong, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda, pelaku usaha, hingga kalangan akademisi.
“Kita percaya, hanya dengan keterlibatan semua pihak, pembangunan akan benar- benar menjawab kebutuhan rakyat,” tutur Muslem
Sementara itu, RKPK ini disusun melalui proses partisipatif, melibatkan berbagai pihak: dari masyarakat di gampong, tokoh adat, perempuan, pemuda, pelaku usaha hingga akademisi.
“Ini adalah bentuk komitmen kita terhadap pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Tentu tantangan ke depan tidak ringan, kita masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan,
ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta dampak ekonomi pasca pandemi,” tambahnya
Tetapi saya yakin, dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, kita mampu menjawab tantangan itu dan menjadikan Aceh Jaya sebagai kabupaten yang unggul di Barat Selatan Aceh.
“Mari kita kawal bersama pelaksanaan RPJMK dan RKPK Aceh Jaya ini. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, dukungan DPRK, SKPK, dunia usaha, masyarakat sipil dan seluruh elemen sangat diperlukan agar setiap program pembangunan menyentuh langsung kebutuhan rakyat Aceh Jaya,” pungkasnya,(*)
