Langsa, Jaringanberitaaceh.com – Demi menutupi devisit APBK Langsa tahun 2021, sekitar Rp 11 miliar lebih, di bawah Wali Kota Langsa Usman Abdullah sebaiknya jangan “mengorbankan” tenaga kontrak dengan cara memutuskan SK mereka saat tahun berjalan.
“Wacana Pemerintah Kota (Pemko) Langsa untuk memecat pegawai kontrak, bukan jalan keluar guna menutupi devisit anggaran. Apalagi, selama dua periode terakhir, tidak ada sumber lapangan pekerjaan lain bagi masyarakat,” demikian diungkapkan mantan anggota DPRK Langsa, Syahrial Salim, di Langsa, Minggu (17/10/2021).
Menurutnya, terkait wacana pemecatan ribuan tenaga kontrak di lingkungan Pemko Langsa, itu mutlak menjadi kewenangan wali kota Langsa selaku pimpinan di lembaga eksekutif. Dalam ranah ini, tak ada kewenangan para anggota dewan yang duduk di lembaga legislatif untuk merumahkan tenaga kontrak.
Devisit anggaran Rp 11 miliar yang terdeteksi pasca pembahasan APBK-Perubahan, rasionalisasi jumlah tenaga kontrak bukan jalan keluar yang baik. Solusi sebenarnya adalah Pemko Langsa harus memangkas anggaran proyek yang sama sekali tidak membawa manfaat bagi rakyat. Pemko Langsa harus mampu merasionalisasi proyek-proyek yang tidak menyentuh kepentingan rakyat tersebut.
Apalagi, proyek-proyek itu dapat diprioritaskan kembali pada tahun mendatang, sehingga bisa menutupi devisit anggaran daerah tahun ini. Masih banyak lagi sumber-sumber anggaran lain yang ada di setiap SKPK yang bisa dirasionalkan, guna menekan angka devisit daerah, sehingga tidak perlu mengorbankan tenaga kontrak.
Herannya, lanjut Syahrial Salim, saat pengesahan APBK murni tahun 2021, devisit anggaran Pemko Langsa masih dalam posisi nol. Namun seiring berjalan waktu, tepatnya pada saat pembahasan APBK-P, baru kemudian ditemui devisit anggaran Pemko Langsa mencapai Rp 11 miliar lebih. Dalam hal ini, Sekda Kota Langsa selaku kuasa pengguna anggaran harus menjelaskan ke publik, di mana letak kebocoran anggaran hingga menyebabkan devisit.
“Bahkan TPP Pegawai di lingkungan Pemko Langsa saat ini juga terancam tak bisa dibayar. Kondisi sekarang, para anggota dewan yang memiliki fungsi pengawasan juga harus menelusuri letak kebocoran anggaran, yang menyebabkan terjadinya devisit hingga tenaga kontrak dijadikan kambing hitam,” ujar Syahrial Salim yang akrab disapa James Bond.
Kalangan legislatif juga jangan terpancing dengan wacana Pemko Langsa, yang ingin memberhentikan tenaga kontrak, demi menekan angka devisit anggaran dimaksud. Apalagi kewenangan memberhentikan pegawai kontrak sepenuhnya berada di tangan Wali Kota Langsa Usman Abdullah selaku pimpinan eksekutif dan bukan ranahnya legislatif. (Red)
