Tertibkan Pengelolaan Dana Desa, Kepala DPMPKB Aceh Jaya Sampaikan Peringatan Keras kepada Pengurus Gampong

CALANG,JBA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Kabupaten Aceh Jaya, Dahrial Saputra, S.IP., menyampaikan imbauan sekaligus peringatan tegas kepada seluruh Keuchik dan Penjabat (Pj.) Keuchik, Sekretaris Gampong (Sekgam), serta Kaur Keuangan di seluruh Kabupaten Aceh Jaya agar segera menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi, pelaksanaan kegiatan, dan penyaluran anggaran yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Peringatan tersebut disampaikan pada Kamis (19/11/2026), sebagai bentuk penegasan terhadap pentingnya percepatan realisasi anggaran, tertib administrasi keuangan gampong, serta penyelesaian seluruh program yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2026.

Dalam arahannya, Dahrial menekankan beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian serius seluruh aparatur pemerintahan gampong.

Pertama, percepatan pengajuan ADG Tahap IV.

Dahrial mengimbau seluruh pemerintah gampong agar segera mengajukan pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap IV. Hal ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dan kesejahteraan perangkat gampong di masing-masing wilayah.

Ia menegaskan bahwa batas akhir pengajuan ADG Tahap IV adalah tanggal 4 Desember 2026. Apabila pengajuan melewati batas waktu yang telah ditentukan, DPMPKB tidak dapat lagi memproses pencairan ADG Tahap IV tersebut.

Kedua, penyelesaian seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.

Seluruh Keuchik, Pj. Keuchik, Sekretaris Gampong, dan Kaur Keuangan diminta segera menuntaskan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan tertuang dalam APBG Tahun Anggaran 2026.

Dahrial berharap seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dapat diselesaikan secara tuntas, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pada tanggal 31 Desember 2026 tidak ada lagi kegiatan yang masih tertunda.

Ketiga, penyelesaian pembayaran insentif, honorarium, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dahrial juga mengingatkan agar seluruh pemerintah gampong segera menyelesaikan pembayaran insentif dan honorarium kepada pihak-pihak yang berhak menerima, termasuk penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat informasi mengenai sejumlah gampong yang belum menyalurkan BLT untuk dua bulan terakhir. Oleh karena itu, pemerintah gampong diminta segera melakukan pengecekan dan menuntaskan seluruh kewajiban pembayaran tersebut agar hak masyarakat dan para penerima manfaat tidak terabaikan.

Keempat, penyelesaian dan pelaporan pajak Dana Desa.

Khusus kepada Kaur Keuangan, Dahrial meminta agar seluruh kewajiban perpajakan yang bersumber dari Dana Desa segera diselesaikan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan bahwa seluruh aspek administrasi, pembayaran, pelaporan pajak, serta pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 harus diselesaikan paling lambat 31 Desember 2026.

Selain empat poin utama tersebut, Dahrial juga memberikan penekanan khusus terhadap penyelesaian pembayaran honorarium dan insentif bagi para penerima yang telah ditetapkan, meliputi:

1. Honorarium Operator Layanan Terintegrasi.

2. Honorarium Bunda PAUD.

3. Honorarium Pimpinan/Guru PAUD.

4. Honorarium Operator PAUD.

5. Honorarium Pimpinan/Guru Balai Seumeubeut.

6. Honorarium Pimpinan/Guru TPA.

7. Honorarium Imam Masjid.

8. Honorarium Tgk. Sagoe Gampong.

9. Honorarium Bilal Masjid.

10. Honorarium Khadam Masjid.

11. Honorarium Imam Meunasah.

12. Honorarium Bilal Meunasah.

13. Honorarium Petugas Penyelenggara Jenazah (Pentajhiz Mayat) Laki-laki/Perempuan.

14. Insentif Kader Posyandu.

15. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Dahrial menegaskan bahwa seluruh Keuchik, Pj. Keuchik, Sekretaris Gampong, dan Kaur Keuangan harus memberikan perhatian serius terhadap seluruh poin tersebut serta segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikannya.

Menurutnya, ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi dan realisasi anggaran merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah gampong dalam mengelola keuangan desa secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

“Kami berharap seluruh pemerintah gampong dapat menindaklanjuti imbauan dan peringatan ini dengan serius. Jangan sampai terjadi keterlambatan dalam pengajuan ADG, penyelesaian kegiatan, pembayaran hak-hak penerima insentif dan honorarium, penyaluran BLT, maupun pelaporan pajak. Seluruh kewajiban yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026 harus diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku,”tegas Dahrial.

Ia juga berharap melalui penegasan ini, seluruh pemerintahan gampong di Kabupaten Aceh Jaya dapat meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan gampong, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

BERITA MINGGUAN

TERBARU

BERITA TERHANGAT

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT