Banda Aceh– Koalisi Orang Muda Aceh menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk intervensi, pembungkaman, dan represi terhadap generasi muda melalui pernyataan sikap bertajuk “Salam Tiga Jari: Tolak Intervensi dan Pembodohan, Hentikan Represi, Tuntaskan Krisis Aceh!”
Dalam pernyataan tersebut, Salam Tiga Jari diusung sebagai simbol perlawanan damai dan persatuan. Koalisi menegaskan bahwa pemuda dan mahasiswa merupakan subjek perubahan yang memiliki kedaulatan, bukan komoditas politik maupun alat intervensi kekuasaan.
Koalisi juga menilai bahwa sejarah panjang Aceh dalam memperjuangkan martabat dan perdamaian harus menjadi pengingat pentingnya menjaga demokrasi, kebebasan berpendapat, serta ruang partisipasi generasi muda.
Menurut mereka, segala bentuk pembungkaman dan pembodohan terhadap generasi muda merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi. Karena itu, kampus dan ruang publik dinilai harus tetap menjadi ruang yang bebas dari tekanan serta menjamin berkembangnya pemikiran kritis.
Melalui pernyataan sikap tersebut, Koalisi Orang Muda Aceh menyampaikan enam tuntutan utama.
Pertama, menyelamatkan demokrasi, menegakkan supremasi hukum, dan mengembalikan TNI ke barak. Mereka mendesak penghentian pembungkaman, intimidasi, serta kriminalisasi terhadap masyarakat, aktivis, dan jurnalis. Selain itu, koalisi meminta agar keterlibatan militer dalam ranah sipil dihentikan sesuai mandat reformasi serta penegakan hukum dibebaskan dari intervensi politik dan oligarki.
Kedua, menghentikan segala bentuk represi, kriminalisasi, politisasi, dan praktik pembodohan terhadap pemuda yang dinilai berpotensi menjadikan generasi muda sebagai alat intervensi maupun sasaran adu domba.
Ketiga, melawan penyebaran hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Koalisi mendesak penegakan hukum yang transparan terhadap penyebaran disinformasi terstruktur serta mendorong penguatan literasi digital kritis bagi masyarakat.
Keempat, mempercepat pemulihan ekologis pascabencana di Aceh secara transparan, memenuhi hak-hak penyintas, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang berkaitan dengan aktivitas perusakan lingkungan dari kawasan hulu hingga hilir.
Kelima, mengatasi persoalan pengangguran terdidik melalui penciptaan lapangan kerja yang layak, perluasan akses pendidikan dengan biaya terjangkau, serta transparansi anggaran pembangunan Aceh.
Keenam, menjamin kemerdekaan mimbar akademik dan mendesak penghentian segala bentuk intervensi aparat maupun tekanan birokrasi di lingkungan perguruan tinggi.
Pernyataan sikap tersebut disusun dan disampaikan oleh perwakilan pemuda, mahasiswa, serta elemen masyarakat sipil yang mengikuti kegiatan konsolidasi.
Adapun unsur organisasi dan kelompok yang tercantum dalam konsolidasi tersebut meliputi Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASIO) FISIP Universitas Syiah Kuala (USK), mahasiswa FISIP dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USK, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USK, mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry, serta Himpunan Mahasiswa (HIMMA) Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI).
Selain unsur mahasiswa, konsolidasi tersebut juga melibatkan Aceh Documentary, Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA), Koalisi Anak Muda Democracy Resilience (KAMu DemRes), Masyarakat Anti Hoaks Aceh (MAHA), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Aceh, serta Gerakan Anti Korupsi Aceh (GeRAK) Aceh.
Menutup pernyataan sikapnya, Koalisi Orang Muda Aceh menyerukan pentingnya menjaga solidaritas dan keberlanjutan perjuangan dalam mengawal demokrasi, keadilan, serta masa depan Aceh.
“Panjang umur perjuangan! Panjang umur solidaritas!” demikian seruan yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut.
