Jakarta, JBA – Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA), Prof Dr Adjunct Marniati MKes sekaligus ketua Perempuan Indonesia Maju (PIM) Aceh duterima Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kediaman menteri, Jakarta, 16 April 2025.
Marniati menyampaikan masalah perempuan yang terjadi di Aceh, terkait kasus kekerasan seksual pada anak, tingkat perceraian dan cerai gugat yang masih tinggi, juga menyoroti kasus penjualan manusia ke Laos baru-baru ini.
“Ada wanita juga yang terlibat sebagai kurir narkoba kerena terjebak faktor ekonomi,” katanya saat dialog peran perempuan juga dihadiri Ketua Umum PIM, Lana Kuncoro.
Marniati menekankan pentingnya keterwakilan wanita dalam parlemen untuk memberikan perlindungan nyata melalui produk hukum dalam melindungi wanita dan anak-anak. Hari ini data masih menunjukan keterwakilan perempuan di perlemen masih diangka 11-12 persen. Sementara pesan regulasi adalah 30 persen keterwakian wanita baik dalam partai politik maupun dalam pemilihan legislatif .
Hal ini masih menjadi tugas besar besama karena urgensi keterlibatan wanita dalam parlemen bukan hanya di Aceh, tapi juga di tingkat DPP RI, dan provinsi lain belum terpenuhi kuota tersebut.
Menurutnya, ada kemungkinan jika seluruh unsur sepakat untuk Aceh menjadi role model pertama dalam mendirikan pembentukan Komisi Perempuan di Aceh. Dengan perubahan qanun-qanun terkait hal tersebut.
Marniati juga menyoroti beberapa aspek dalam Qanun Jinayat, khususnya terkait pengaturan pelecehan seksual dan perkosaan, yang dianggap menghambat akses keadilan bagi korban. Ini perlu penanganan serius dan tuntas .
Menteri, Arifatul Chairy Fauzi memberi apresiasi dan bangga karena di Aceh Prof Marniati sebagai ketua partai lokal pertama seorang wanita .
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuka program Ruang Bersama Indonesia (RBI) adalah untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak di desa. Program ini merupakan lanjutan dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
