Banda Aceh, Jaringanberitaaceh.com – Semua Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) harus ikut membantu menyukseskan penerapan syariat Islam di Aceh, supaya tidak gagal. Jangan ada pikiran bahwa syariat Islam hanya tugas Dinas Syariat Islam (DSI) atau Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) saja.
Pernyataan ini disampaikan aktivis dayah Aceh, Dr Teuku Zulkhairi yang mendukung pernyataan yang dikeluarkan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH. Dalam pernyataannya, Safaruddin menekankan agar DSI dapat dileburkan agar semua SKPA atau dinas dapat menjadi bagian dari syariat Islam
“Jadi memang idealnya semua SKPA itu mestinya dapat mengukur sejauh mana indikator sukses atau gagalnya syariat Islam di wilayah atau instansi masing-masing. Jangan sampai indikator ini tidak menjadi patron dalam kerja masing-masing instansi, padahal syariat Islam di Aceh sudah berusia hampir seperempat abad,” ujar Teuku Zulkhairi yang juga Sekjend Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD) Aceh, di Banda Aceh, Minggu, 7 Agustus 2022.
Zulkhairi mencontohkan, apa kontribusi Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menyukseskan syariat Islam di sekolah-sekolah? Faktanya kan nihil. Buku-buku paket pembelajaran di sekolah-sekolah kita di Aceh itu tidak memuat materi syariat Islam. Jadi anak-anak kita di sekolah mana mungkin paham dengan agenda-agenda syariat Islam di Aceh.
Berkaitan dengan statemen Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Mujiburrahman yang menyebut syariat Islam di Aceh saat ini gagal dalam pelaksanaannya, menurut Zulkhairi itu sebenarnya sangat beralasan. Sebab, UIN Ar-Raniry khususnya adalah “dapur” syariat Islam di Aceh yang memahami betul hulu dan hilirnya agenda dan capaian syariat Islam.
“Kita memahami secara mendalam statemen Prof Mujib bahwa “gagal” di sini bukan bermakna gagal dan tidak berhasil sama sekali. Tapi “gagal” dalam makna perlunya evaluasi dan pembenahan dan penguatan. Agaknya begitu maksud beliau,” ujar Zulkhairi.i
Jika dinilai gagal total, tambah Zulkhairi, maka itu tentu kurang tepat. Sebab tentu saja sudah sangat banyak keberhasilan syariat Islam di Aceh, walaupun di sisi lain harus diakui juga tetap saja masih jauh dari harapan ideal.
“Tapi dari statemen Prof Mujib ini, kita berharap semua serius untuk melihat bahwa agenda penerapan syariat Islam memang harus dievaluasi untuk diperkuat. Semua pihak harus terlibat mengambil perannya masing-masing,” tegas dai muda ini.
Selama ini, kata Teuku Zulkhairi, kesan bahwa syariat Islam hanya tugas DSI dan MPU Aceh sangat terasa. Yang lain apakah bisa berpangku tangan saja? Seharusnya yang lain tidak cukup hanya melihat dan berpangku tangan.
Semua SKPA harus membantu menyukseskan syariat Islam di bagiannya masing-masing. Dinas Pendidikan semestinya menyukseskan syariat Islam di sekolah-sekolah, baik kurikulum, proses, lingkungan dan sebagainya. Begitu juga dinas lain, seperti Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
“Semuanya harus terlibat. Jika tidak maka pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan semakin lama menyentuh semua dimensi kehidupan, sehingga jalan menuju kejayaan semakin panjang. Kita semua tidak mau syariat Islam di Aceh gagal, karena akan menjadi preseden buruk bagi agenda-agenda penerapan syariat Islam yang dilakukan umat Islam di berbagai belahan dunia lainnya,” pungkas Zulkhairi.
