JAKARTA – Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mendapat peringatan dari Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
Hasto mewanti-wanti agar koalisi tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo, terlebih memasukkan agenda politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pascapandemi.
Ini yang kita dorong,” kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 20 Mei 2022.
Seperti diketahui, Golkar, PAN, dan PPP kini berada di barisan partai politik pendukung pemerintahan Jokowi.
dan Ma’ruf Amin berdiri atas kerja sama antarpartai politik dan dengan mandat rakyat yang begitu besar.
Menurut Hasto, PDI-P memiliki tanggung jawab untuk terus mengingatkan mandat rakyat itu terhadap pemerintahan saat ini.
“Dari kerja sama parpol ini, agar apa yang jadi harapan rakyat dijawab oleh Bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan,” ujar dia.
Hasto mengeklaim partainya belum memikirkan pembentukan koalisi menjelang Pilpres 2024 karena PDI-P masih fokus bergotong royong mewujudkan kepercayaan rakyat.
Dia mengatakan, perolehan suara PDI-P pada Pemilihan Umum 2019 lalu telah melampaui ambang batas pencalonan presiden sehingga dapat mengusung calon presiden sendiri.
“Karena itulah kami tidak ikut dansa politik,” ujar dia.
Hasto melanjutkan, pertemuan antara Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan ketum parpol lain, misalnya Ketum Gerindra Prabowo Subianto, hanya sekadar silaturahim pada momentum Lebaran.
“Itu belum koalisi.
Koalisi itu dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerja sama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara,” tutur Hasto.
Sepakat Mendukung
Merespon peringatan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) justru telah telah sepakat untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan pada 2024 mendatang.
Ia menyebutkan, Koalisi Indonesia Bersatu juga sepakat untuk melanjutkan program pembangunan era pemerintahan Jokowi pada pemerintahan berikutnya.
“Koalisi ini bagusnya mendukung dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk berikutnya,” kata dia.
Senada dengan Lodewijk, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebutkan, KIB justru ingin meneguhkan keberlanjutan pembangunan yang dilakukan koalisi pemerintah saat ini.
Terlalu dini atau tidaknya pembentukan koalisi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan hal yang relatif.
“KIB itu justru dibentuk sebagai bagian dari ikhtiar untuk meneguhkan kesinambungan arah pembangunan fisik maupun nonfisik dari koalisi pemerintahan saat ini.
Jadi insya Allah tidak akan mengganggu agenda pembangunan pemerintahan saat ini,” kata Arsul.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, koalisi yang terbentuk sejak awl justru berguna untuk mempersiapkan visi pemerintahan Indonesia ke depan.
“KIB menjadi momentum yang baik untuk mentradisikan koalisi atau penggabungan parpol dalam mempersiapkan pilpres 2024 Tidak diputuskan injury time, last minute,” kata dia.
