Banda Aceh, JBA – Tiga Penyuluh Agama Islam(PAI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukakarya, Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Sabang dilantik sebagai pengurus Majelis Dai Kebangsaan (MDK) Provinsi Aceh, yang dilantik oleh Direktur Penerangan Agama Islam (Penais), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, di Hotel Kuala Raja, Banda Aceh, 23 Desember 2023.
Adapun ketiga PAI Kankemenag Kota Sabang adalah Tgk Rusli Daud sebagai Ketua Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan. Ahmadi sebagai anggota Advokasi dan Hukum. Terakhir Amiruddin sebagai Ketua Bidang Media dan Publikasi.
“MDK adalah wadah dai lintas organisasi dan profesi. Mereka telah ditempah dan dididik nalar nasionalismenya melalui sertifikasi dai, sehingga pemahaman nilai kebangsaan sudah kompeten,” jelas Amiruddin yang juga Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Provinsi Aceh.
Tujuan MDK memperkokoh kesatuan bangsa dan menghindari perpecahan, yang nanti menyampaikan pesan-pesan dan kebijakan negara dengan menggunakan bahasa agama agar mudah diterima masyarakat.
“Jauh-jauh hari kita sudah dibekali dan diuji kompetensi agama dan wawasan kebangsaan,” tegas pria yang kerap disapa Abu Teuming ini.
Direktur Penais, Kemenag RI, Ahmad Zayadi mengatakan pembentukan MDK untuk menyampaikan kebijakan gubernur, Kapolda, Pangdam dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat melalui bahasa agama.
“Mereka yang dilantik sudah memiliki lisensi dakwah. Bukan hanya mampu berdakwah, tapi pemahamaan kebangsaannya sudah cukup bagus sehingga bisa mencerahkan publik,” jelasnya saat sambutan pembinaan MDK.
Menurutnya, inisiasi MDK bukan hanya dari Kemenag, tapi telah melalui tahapan dan diskusi panjang dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Lemhanas, yang kemudian lahir MDK. Keberadaan MDK agar bisa bergerak bersama menciptakan keharmonisan dan membangun moderasi agama.
Ia menegaskan pentingnya menyadari dan memahami kondisi Indonesia sebagai negara multi kultur, bahasa, etnis, agama dan budaya. Keragaman yang ada menjadi infrastruktur sosial, yang dapat memberikan kontribusi sosial bagi bangsa Indonesia. Sejatinya membangun infrastruktur keagamaan sama pentingnya dengan membangun infrastruktur lain.
“Karena kebutuhan kita bukan hanya fisik, tapi membutuhkan mental dan spritual yang bagus,” ujarnya dalam acara yang dihadiri Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Provinsi Aceh, H Zahrol Fajri dan Kakankemenag Kabupaten Aceh Besar.l, H Saifuddin.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Aceh, H Azhari mengatakan MDK merupakan wadah dakwah yang mengolaborasikan berbagai instansi seperti Kemenag, Lemhanas RI, BNPT, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan organisasi keislaman lainnya. Pembentukan MDK sebagai ikhtiar pemerintah bersama masyarakat untuk menciptakan Indonesia damai, harmonis, dan tentram.
Dakwah kolektif dan kontekstual ini, ujar Kakanwil Kemenag Aceh, dibentuk dari tingkat pusat hingga daerah, yang bertujuan menciptakan harmonisasi dalam masyarakat sehingga ha-hal positif senantiasa bisa diterima publik.
“Terima kasih sudah bergabung di MDK. Semoga bisa meningkatkan literasi-literasi keagamaan kepada masyarakat, sehingga pemahaman agama yang diharapkan dengan cara pandang washathiyah dapat terwujud di masyarakat,” harapnya.
