Jakarta- Presiden RI Joko Widodo memberikan penghargaan Digital Government Award (DGA) Summit 2024 kepada Pj Gubernur Aceh, Bustami di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Penghargaan Digital Government Award (DGA) Summit 2024 memberikan atas kinerja dan prestasi yang luar biasa dari Pemerintah Aceh, dan pencapaian sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terbaik dalam kategori Pemerintah Daerah.
Bustami menyatakan rasa bangga atas penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Aceh. Ia menyambut baik pesan Presiden Joko Widodo terkait pentingnya sistem integrasi layanan digital pemerintah.
Dalam konteks ini, peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia dengan nama INA Digital menjadi langkah strategis sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa GovTech Indonesia bertujuan untuk melakukan standardisasi data dan sistem integrasi antar aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi satu layanan terpadu berbasis digital. “Ini akan mempercepat pelayanan publik dengan efisiensi dan efektivitas,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti tantangan terkait beragamnya aplikasi pemerintah yang berjalan terpisah-pisah, yang menyebabkan ketidakterpaduan dan tumpang tindih. Ia bangkit agar pemerintah berhenti membuat aplikasi baru dan fokus pada sistem integrasi layanan digital.
Bustami menyatakan komitmennya untuk menerapkan Arah Presiden di Aceh. Ia berjanji untuk mengutamakan sembilan layanan prioritas yang disebutkan oleh Presiden dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Aceh.
Selain itu, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, serta mengapresiasi kerja sama dan kompaknya jajaran Pemerintah Aceh dalam memperbaiki birokrasi.
Ia berharap kerja sama tersebut akan terus berlanjut untuk mewujudkan Aceh yang lebih baik di segala bidang.
Turut mendampingi Pj Gubernur Aceh saat menerima penghargaan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf, Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Restu Andi Surya, serta Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Akkar Arafat.
