Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr H Iqbal SAg membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tahun 2021, Minggu, 19 Desember 2021, malam. Kegiatan yang diikuti puluhan ulama Aceh ini berlangsung di aula Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di Aceh Besar.
Rapat Koordinasi HUDA Tahun 2021 didukung oleh Kemenag Aceh, Pemerintah Aceh dan UNICEF perwakilan Aceh dengan mengusung tema “Pelibatan Ulama Dayah Dalam Menjaga Kesehatan Umat.”
Dalam sambutannya, Iqbal mengatakan, para alumni dayah harus terlibat dalam setiap aspek kehidupan, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi umat. Ia mencontohkan, seperti halnya bidang ekonomi, pemerintahan dan kedokteran.
“Tidak menutup kemungkinan misalnya dalam bidang kesehatan ke depan ulama dayah mampu membahas tentang kesehatan. Jadi keilmuan tidak hanya dimiliki oleh dokter, tapi juga ulama-ulama. Sejarah juga kita lihat bahkan para ahli kesehatan dulu adalah para ulama, para alim ulama yang mereka di samping paham ilmu agama tapi mereka juga paham ilmu yang lain,” katanya.
Iqbal menyampaikan, saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama telah melahirkan 6 ma’had aly di Provinsi Aceh yang merupakan universitas di dayah-dayah. Melalui Ma’had Aly tersebut, kata Iqbal, diharapkan akan melahirkan sarjana-sarjana yang menguasai bidang keilmuan dengan baik dan dapat terlibat langsung di tengah masyarakat.
“Di Kementerian Agama ada program penyuluhan kepada masyarakat, tentu kami berharap yang menjadi penyuluh ini alumni dari dayah sehingga penyampaian kepada masyarakat bisa sempurna, sehingga tidak terjadi khilafiyah dan simpang siur di masyarakat. Walaupun memang ada persyaratan yang dikhususkan misalnya untuk menjadi penyuluh harus sarjana, tentu sarjana itu juga bukan hal yang haram bagi alumni dayah. Sehingga dengan lahirnya Ma’had Aly itu juga menjawab program permerintah yang dilakukan melalui Kementerian Agama,” ungkapnya.
Kakanwil menuturkan, saat ini, jumlah pondok pesantren di Aceh begitu signifikan. Berdasarkan data Kementerian Agama, terdapat lebih dari 1.300 pondok pesantren di Provinsi Aceh.
“Peluang itu cukup besar selama ini, terutama sekali pondok pesantren atau dayah di Aceh yang tercatat di Kementerian Agama lebih dari 1.300 pondok pesantren dengan berbagai macam tipenya. Itu juga sebagai peluang besar, semakin banyak pondok pesantren, semakin banyak alumni yang dilahirkan sehingga semakin banyak yang berkiprah di masyarakat,” katanya.
Dalam bidang kesehatan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, kata Iqbal, telah mewacanakan syarat tambahan bagi calon pengantin, berupa surat bebas narkoba. Menurutnya, hal ini bukan untuk menyulitkan para calon pengantin, melainkan itikad baik Kemenag untuk melahirkan keluarga yang sehat lahir dan batin.
“Kami berharap dukungan dari Abu dan Teungku sekalian, Insya Allah program ini akan kita laksanakan, dengan dukungan Abu dan Teungku kami bisa terapkan dan bisa kami sosialisasikan lewat KUA,” tutur Iqbal.
Iqbal berharap Rakor HUDA ini mampu melahirkan sejumlah rekomendasi yang dapat diaplikasikan oleh Kanwil Kemenag Aceh untuk kemaslahatan umat.
“Dengan musyawarah rapat koordinasi HUDA ini akan melahirkan beberapa rekomendasi atau pesan-pesan yang kami harap juga akan membantu Kementerian Agama termasuk dalam membangun kemaslahatan umat terutama dalam bidang kesehatan,” katanya.
Ketua Majelis Tanfiz PB HUDA, Tgk. H. Muhammad Yusuf A Wahab atau yang akrab disapa Tu Sop Jeunieb mengatakan, Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam mensosialisasikan pentingnya kesehatan ditengah pandemi, dan membangun komunikasi yang berlanjut demi kesehatan masyarakat.
“Kita harus sehat sehingga dapat membina ummat, dan sebaliknya jika tidak dalam kondisi sehat maka mustahil dapat mengajar secara baik. Dan juga peran ulama dayah sangat penting dalam menjaga kesehatan umat,” pesan Tu Sop.
Tu Sop juga menyerahkan sertifikat penghargaan dari PB HUDA kepada Kakanwil Kemenag Aceh atas kerjasama dan sinergi yang terbangun kedua lembaga tersebut.[]
