JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset milik Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) yang disembunyikan menggunakan nama pihak lain.
Untuk menelusuri hal tersebut, tim penyidik telah memeriksa lima saksi dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Puput dkk pada Senin, 30 Mei 2022.
“Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya penyembunyian sejumlah aset milik tersangka PTS dengan menggunakan beberapa nama pihak lain,” kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri lewat keterangan tertulis, Selasa, 31 Mei 2022.
Adapun para saksi yang diperiksa yaitu, Fajar Nugraha Eka Putra, advokat; Muhamamd Arief Budhi Santoso, karyawan swasta; Roni Y. Hoetomo, swasta; dan Luqmanul Hakim, karyawan swasta.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya, Anggota DPR RI Fraksi NasDem Hasan Aminuddin sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang.
Penetapan ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan atau jual beli jabatan penjabat kepala desa (kades) di Pemkab Probolinggo yang menjerat Puput, Hasan, dan 20 orang lainnya.
Dalam kasus jual beli jabatan kades, Puput dan Hasan mematok tarif Rp20 juta untuk aparatur sipil negara (ASN) yang ingin menjadi pejabat kepala desa.
Tak hanya uang Rp20 juta para calon pejabat kepala desa juga wajib memberikan upeti dalam bentuk penyewaan tanah ke kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare.
Dalam perjalanan kasusnya, KPK telah menyita aset tanah dan bangunan yang diduga milik Puput Tantriana Sari senilai Rp50 miliar.
“Dalam perkara dugaan TPPU atas nama PTS dkk, sejauh ini tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan berbagai tanah dan bangunan serta aset nilai ekonomis lainnya dengan jumlah seluruhnya senilai sekitar Rp50 miliar,” kata Ali dalam keterangannya, Selasa, 22 februari 2022.
Ali mengatakan, saat ini tim penyidik KPK masih terus melengkapi bukti dan menelusuri lebih jauh dugaan aset para tersangka dari hasil tindak pidana korupsi.
