Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Aceh berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesembilan kali berturut-turut terkait laporan keuangan 2023.
Pengumuman prestasi ini disampaikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi, dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di DPR Aceh pada Senin (27/5/2024).
Rapat paripurna ini diadakan dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Rapat tersebut dibuka oleh Ketua DPR Aceh, Zulfadli, dan dihadiri oleh sejumlah anggota dewan serta Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Azwardi, serta pihak BPK.
Laode Nusriadi menyatakan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023, termasuk evaluasi atas rencana aksi yang telah diimplementasikan, BPK memberikan pendapat wajar tanpa mengakuinya.
Dalam penjelasannya, Laode juga menyoroti pembangunan belanja hibah, khususnya yang direalisasikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagai satu hal yang ditekankan terkait laporan keuangan Pemerintah Aceh 2023.
Sementara itu, Azwardi, saat membacakan Berbagai dari Pejabat Gubernur Aceh, menyampaikan penghargaan kepada BPK RI atas kerja keras dalam melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023.
Ia juga menekankan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan guna mencapai kinerja yang lebih baik di masa depan.
Azwardi juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2023 yang meningkat mencapai 4,24 persen, didominasi oleh sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, reparasi mobil dan motor, pilihan dan pertambangan, administrasi pemerintah, dan konstruksi.
Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas, Azwardi menegaskan bahwa Pemerintah Aceh telah berhasil merealisasikan pendapatan dan belanja tahun anggaran 2023 dengan capaian pendapatan sebesar 101,96 persen dan realisasi belanja sebesar 97,71 persen.
Azwardi juga mengungkapkan kebahagiaannya atas opini WTP ke-9 secara berturut-turut dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh APBN tahun 2023, sembari berharap agar prestasi ini dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi bagi kemajuan di masa mendatang.
