Banda Aceh, JBA – Partai Perjuangan Aceh (PPA) terus melakukan terobosan pembentukan sayap pendukungnya. Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PPA, Prof. Adjuct Dr Marniati MKes menyerahkan mandat Angkatan Muda Perjuangan Aceh. Pada 22 April 2025, ia menyerahkan mandat pembentukan sayap perempuan partai yang bernama Barisan Perempuan Perjuangan Aceh (APPA).
Ketum PPA, Marniati menyatakan dirinya sedang berjuang untuk penyetaraan kesempatan antara perempuan dengan pria nenyangkut beberapa hal yang memungkinkan juga dilakukan kaum perempuan.
“Perlu adanya sebuah wadah yang bisa menyuarakan dan membela kepentingan perempuan yang lebih all out,” kata pengusah Aceh ini.
Marniati telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta untuk memberikan masukan bahwa diperlukan adanya fraksi perempuan di legislatif semua tingkatan. Terkiat kuota perempuan di DPR harus merupakan kuota utuh ataupun kuota jadi dengan cara tidak mempertandingkankan antara calon legislatif perempuan dengan calon pria, sehingga hasil akhirnya kuota 30 persen perempuan itu akan terpenuhi.
Menteri terkait telah merespon positif dan akan memperjuangkannya ke pihak terkait sehingga ke depan komunitas perempuan mempunyai satu fraksi yang jumlahnya di legislatif berbanding 30:70 dengan kamu pria.
Prof Marniati berharap adanya respon positif dari pihak legislatif di Aceh, di mana bisa mengawali rencana ini dengan perubahan qanun sehingga nantinya diharapkan Aceh akan menjadi pelopor dari berdirinya fraksi perempuan di DPRA. Selama ini ada beberapa terobosan yang dilakukan Aceh yang diadopsi ke nasional seperti Bappeda menjadi adanya Bappenas dan Majelis Permusyawaratan Aceh (MPU) yang juga diadopsi menjadi MUI.
Ketum PPu berharap melalui sayap perempuan yang dibentuknya, suara-suara penyetaraan antara perempuan dengan pria ini bisa terus diperjuangkan sehingga nanti kaum perempuan di Aceh bisa tegak sejajar dengan kaum lelaki.
Menurutnya, barisan perempuan mampu membantu menggerakkan UMKM, berani eksport barang commodity lokal dan harus berani membangun jaringan nasional dan internasional untuk barang import.
BPPA akan menjadi wadah bagi perempuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan gerakaan perlindungan bagi kaum wanita dan anak-anak.
“Kehadiran BPPA menjadi pioner dalam melakukan perlindungan terhadap wanita dan anak,” demikian tutuy Prof. Marniati.
Adapun mandat kepada Barisan Perempuan Partai Perjuangan Aceh diserahkan Ketua Umum PPA kepada Nurul Akmal yang selama ini juga dikenal sebagai aktivis dan sosok yang aktif di barisan perempuan Aceh.
