Kuala Simpang, JBA – Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam Apel Pembukaan Gelombang III Satgas Pemulihan Pascabencana Praja IPDN dan ASN Kementerian Dalam Negeri yang digelar di Lapangan Dapur Umum Satgas (Halaman Dinas PU) Aceh Tamiang, Sabtu (4/4/2026).
Kehadiran kedua pejabat tersebut bersama jajaran Forkopimda menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pemerintahan serta pelayanan publik pascabencana di Aceh Tamiang.
Dalam kesempatan itu, Fadlullah menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk memastikan proses pemulihan berjalan tuntas dan tepat sasaran, khususnya pada sektor-sektor yang masih membutuhkan perhatian.
“Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pemulihan agar seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal,” ujarnya.
Berdasarkan data Satgas, progres pemulihan menunjukkan capaian signifikan. Dari total 52 daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebanyak 38 daerah telah kembali normal.
Sementara itu, Aceh Tamiang terus menunjukkan tren perbaikan meski masih memerlukan perhatian di beberapa sektor.
Fadlullah juga mengapresiasi kinerja Satgas Praja IPDN dan ASN Kemendagri pada Gelombang I dan II yang dinilai berhasil menuntaskan berbagai target, mulai dari pembersihan fasilitas pemerintahan hingga pemulihan kawasan permukiman masyarakat.
“Kerja keras Satgas di lapangan sangat membantu percepatan pemulihan. Ini bukti nyata kolaborasi efektif antara pusat dan daerah,” katanya.
Untuk mendukung percepatan lanjutan, pada Gelombang III ini sebanyak 768 personel kembali diturunkan dengan fokus penyelesaian 42 titik sasaran di wilayah Aceh Tamiang.
Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya optimalisasi kerja di lapangan melalui penguatan koordinasi, percepatan pembersihan sisa lumpur, perbaikan drainase, serta pemulihan akses lingkungan masyarakat.
Apel pembukaan ini menjadi langkah strategis guna memastikan seluruh target pemulihan dapat diselesaikan secara menyeluruh, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal dan roda pemerintahan berjalan optimal.[]
