Perkuat Pendidikan Syariat Islam, Komisi VII DPRA Konsultasi ke Kemenag RI: Raqan Fardhu Ain dan BTQ Ditargetkan Berlaku 2027

Jakarta, JBA – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terus memperjuangkan penguatan pendidikan syariat Islam melalui Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ). Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi dan pembahasan bersama Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menyempurnakan substansi rancangan qanun agar memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterapkan sesuai kekhususan Aceh.

Ketua Komisi VII DPRA, H. Ilmiza Sa’aduddin Djamal, M.BA, memimpin langsung konsultasi bersama tim Komisi VII yang terdiri dari anggota DPRA, didampingi Kepala Dinas Syariat Islam Aceh serta staf ahli DPRA. Rombongan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Amien Suyitno, M.Ag, beserta jajaran terkait. Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek penting dalam penyusunan Raqan, khususnya keselarasan aturan dengan sistem pendidikan nasional.

Dalam pengantarnya, Ilmiza menyampaikan bahwa Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelaksanaan syariat Islam. Salah satu upaya memperkuat kekhususan tersebut adalah melalui pendidikan yang mendorong peningkatan pemahaman ilmu fardhu ain dan kemampuan membaca serta menulis Al-Qur’an bagi masyarakat, terutama generasi muda di seluruh jenjang pendidikan.

Menurut Ilmiza, Raqan ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam membentuk generasi Aceh yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan, serta menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan pembelajaran Fardhu Ain dan BTQ juga dipandang sebagai kebutuhan penting untuk memperkuat karakter dan identitas keislaman masyarakat Aceh.

Dalam konsultasi tersebut, sejumlah substansi mendapat perhatian dan pendalaman, mulai dari pembagian kewenangan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, pengaturan kurikulum, ketersediaan tenaga pendidik, hingga mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan formal maupun nonformal. Komisi VII berharap masukan Kementerian Agama dapat membantu menyempurnakan rancangan tersebut sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita acara konsultasi dan pembahasan yang dihasilkan turut memuat sejumlah catatan penting dari Kementerian Agama. Di antaranya, dukungan terhadap inisiatif Pemerintah Aceh dalam memperkuat pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan BTQ, dengan penegasan bahwa pengaturannya perlu ditempatkan dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Ruang lingkup sasaran pembelajaran, satuan pendidikan, peserta didik, serta tanggung jawab penyelenggara juga perlu dirumuskan secara jelas agar penerapannya berjalan efektif.

Ilmiza menegaskan, Komisi VII DPRA berharap seluruh masukan dan arahan dari Kementerian Agama dapat segera ditindaklanjuti. Tahapan berikutnya adalah menyurati Gubernur Aceh agar memfasilitasi proses lanjutan Raqan Penyelenggaraan Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan BTQ sesuai mekanisme yang berlaku. Langkah ini diharapkan mempercepat penyelesaian tahapan pembahasan dan fasilitasi, mengingat batas waktu yang semakin dekat.

Komisi VII DPRA optimistis Raqan tersebut dapat dirampungkan tepat waktu sehingga diharapkan bisa diberlakukan pada 2027. Ilmiza berharap ikhtiar bersama ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat pendidikan keislaman di Aceh, sekaligus menghadirkan generasi yang memahami ilmu agama dan mampu membaca Al-Qur’an dengan baik. “Mudah-mudahan seluruh proses dapat selesai tepat waktu. Harapan kita, Raqan ini bisa segera ditetapkan dan diberlakukan pada 2027 demi kemaslahatan masyarakat Aceh,” demikian harapan Ketua Komisi VII DPRA tersebut.

BERITA MINGGUAN

TERBARU

BERITA TERHANGAT

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT