Banda Aceh – Memperingati satu tahun bencana ekologis yang melanda Aceh pada November 2025, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar segera mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Desakan tersebut disampaikan melalui aksi penyampaian pernyataan sikap di halaman Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Kamis, 19 November 2026. Koalisi menilai, hingga satu tahun pascabencana, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat korban belum tertangani secara menyeluruh, mulai dari persoalan hunian, infrastruktur, hingga pemulihan mata pencaharian.
Koordinator Lapangan (Korlap) Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Muhammad Riski, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendesak pemerintah agar tidak mengabaikan nasib masyarakat yang hingga kini masih terdampak bencana ekologis.
“Tujuan daripada aksi ini tidak lain adalah menuntut pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana. Satu tahun bencana ekologis menghantam Aceh, tetapi sampai hari ini masyarakat masih menjadi korban atas ketidakadilan kebijakan yang dilahirkan pemerintah,” ujar Muhammad Riski.
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pemulihan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan, masyarakat di sejumlah wilayah Aceh masih menghadapi ancaman bencana susulan, terutama saat memasuki musim penghujan.
Ia menilai, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan dibandingkan terjebak dalam urusan administratif dan birokrasi.
“Kita sebagai rakyat cukup sederhana dalam melihat apakah pemerintah berhasil atau gagal, yaitu dengan melihat langsung kondisi di lapangan. Masyarakat di wilayah timur, tengah, hingga barat selatan Aceh masih menghadapi dampak bencana ekologis. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan penanganan bencana,” tegasnya.
Riski juga menyoroti kebijakan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang dinilai perlu disertai keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, pembahasan mengenai besaran anggaran tidak boleh mengalihkan perhatian pemerintah dari kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kita jangan sampai terlalu sibuk dengan persoalan administratif dan birokratis, sementara kondisi masyarakat di lapangan belum pulih. Secara geografis dan klimatologis, kita sudah memasuki musim penghujan. Kita tidak ingin terjadi bencana kedua, ketiga, bahkan keempat. Sudah cukup, Aceh perlu pulih hari ini,” katanya.
Selain percepatan pemulihan, Riski menegaskan bahwa koalisi juga mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan bencana ekologis yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera sebagai bencana nasional.
Menurutnya, penetapan status tersebut diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih maksimal, dengan dukungan pemerintah pusat yang lebih kuat, transparansi anggaran, serta koordinasi penanganan yang lebih efektif.
“Kami mendesak pemerintah pusat agar menetapkan bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Ada persoalan terkait akses, transparansi, dan kecepatan pemerintah dalam mengelola penanganan bencana yang perlu menjadi perhatian serius,” ungkap Riski.
Ia juga mengkritik pernyataan pemerintah yang menyebut proses pemulihan Aceh telah berjalan hampir menyeluruh. Menurutnya, klaim tersebut perlu disesuaikan dengan kenyataan yang masih dirasakan masyarakat terdampak.
“Presiden Prabowo beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pemulihan dan rekonstruksi di Aceh sudah hampir menyeluruh, bahkan mendekati 100 persen. Namun, faktanya masyarakat masih menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi. Artinya, kondisi di lapangan perlu menjadi ukuran utama dalam menilai keberhasilan pemulihan,” ujarnya.

Soroti Bencana Berulang dan Kerusakan Lingkungan
Dalam pernyataan sikap bertajuk Catatan Satu Tahun Bencana, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana turut menyoroti masih berulangnya kejadian bencana ekologis di Aceh.
Koalisi mencatat, sepanjang November 2026 terdapat 13 kejadian bencana di sejumlah wilayah Aceh. Di antaranya rumah hanyut di Gayo Lues, tanggul darurat Krueng Meureudu yang kembali jebol hingga merendam 17 desa di Pidie Jaya, jembatan darurat ambruk di Aceh Tengah, serta ratusan warga Aceh Tamiang yang kembali mengungsi.
Secara keseluruhan, sebanyak 37.566 jiwa dilaporkan terdampak. Koalisi menegaskan bahwa angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan gambaran penderitaan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, rasa aman, serta sumber penghidupan.
Koalisi juga menilai bencana ekologis tidak dapat semata-mata dipandang sebagai akibat faktor alam. Kerusakan lingkungan akibat kebijakan eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dinilai turut memperbesar risiko bencana.
Dalam pernyataan tersebut disebutkan, sebelum bencana melanda, sebanyak 20 daerah aliran sungai (DAS) di Aceh telah berada dalam kondisi kritis. Selain itu, Aceh juga disebut kehilangan 39.687 hektare hutan sepanjang 2025, atau meningkat sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Koalisi menilai penanganan bencana selama ini masih cenderung berfokus pada pembangunan infrastruktur darurat di wilayah hilir, sementara pemulihan kawasan hulu, hutan, dan daerah aliran sungai belum dilakukan secara menyeluruh.
Delapan Tuntutan Koalisi
Berdasarkan kondisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
• Menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatera sebagai bencana nasional.
• Menyampaikan secara terbuka kepada publik bahwa kapasitas Pemerintah Aceh belum mencukupi untuk menangani pemulihan bencana secara menyeluruh.
• Segera mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada pemerintah pusat.
• Mempercepat pemulihan korban yang mencakup tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan mata pencaharian.
• Melakukan pemulihan hutan, daerah aliran sungai, serta kawasan hulu secara menyeluruh.
• Mengaudit dan mengevaluasi seluruh izin pertambangan, baik legal maupun ilegal, perkebunan, serta pemanfaatan kawasan hutan.
• Menindak tegas pihak-pihak yang terbukti merusak lingkungan.
• Membuka informasi anggaran penanganan bencana secara transparan, meliputi alokasi, realisasi, kebutuhan, serta sumber pendanaan.
Koalisi menegaskan, satu tahun pascabencana seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi seluruh kebijakan penanganan bencana dan memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan layak.
Mereka juga menyatakan akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat selama pemerintah belum menunjukkan langkah nyata dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
“Keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan politik dan gengsi pemerintah. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar janji dan angka-angka, melainkan tindakan nyata agar Aceh benar-benar pulih,” tutup Riski




