Banda Aceh — Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2026, Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PW PERGUNU) Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) strategis bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh), Rabu, 18 November 2026, bertempat di Ruang Rapat Komisi VI DPR Aceh. Forum ini menjadi ruang dialog konstruktif untuk memperkuat sinergi kelembagaan, mengidentifikasi berbagai persoalan aktual pendidikan, serta merumuskan gagasan dan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan pendidikan berkarakter Islami di Aceh.
FGD tersebut menghadirkan unsur legislatif, pengurus PERGUNU, serta jajaran dewan pakar dalam suasana dialog yang terbuka, reflektif, dan substantif. Pertemuan ini tidak sekadar menjadi ruang pertukaran pandangan, tetapi juga wahana artikulasi aspirasi tenaga pendidik serta penyampaian rekomendasi strategis yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan pendidikan di Aceh.
Diskusi dipandu langsung oleh Sekretaris PW PERGUNU Aceh, Tgk. Khasanda, S.Pd.I., M.Pd., yang mengarahkan jalannya pembahasan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada substansi serta solusi.
Dari unsur Komisi VI DPR Aceh hadir Sekretaris Komisi VI, Tgk. H. At-Tarmizi Hamid, S.Pd., bersama anggota komisi, Tgk. Zulfadli, S.Pd.I., M.Pd., yang dikenal dengan sapaan Waled Landeng, serta Ibu Nora Idah Nita, S.E., M.M. Sementara delegasi PW PERGUNU Aceh dipimpin langsung oleh Ketua, Dr. Tgk. Furqan, S.Sos.I., M.A., didampingi Bendahara Tgk. Aiza Rafsanjani, M.Pd., Wakil Sekretaris Tgk. Syauqi Fadhlil Khaliq, M.Pd., serta jajaran Dewan Pakar, Dr. Tgk. Fakhrul Rijal, M.A. dan Dr. Tgk. Lismijar, M.A. Turut hadir Ketua PC PERGUNU Aceh Besar, Tgk. Fuanni, S.Pd.I., M.Ag., dan Ketua PC PERGUNU Kota Banda Aceh, Tgk. Amiruddin, S.H.I.
Memperkuat Kemitraan untuk Masa Depan Pendidikan Aceh
Dalam pemaparan pembuka, Ketua PW PERGUNU Aceh, Dr. Tgk. Furqan, S.Sos.I., M.A., menguraikan sejarah, orientasi perjuangan, serta visi dan misi PERGUNU sebagai organisasi profesi yang berkomitmen terhadap pengembangan kapasitas, perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan guru.
Ia menegaskan bahwa kemajuan pendidikan tidak dapat dibangun secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara organisasi profesi, pemerintah, lembaga legislatif, institusi pendidikan, serta seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks tersebut, PERGUNU memandang Komisi VI DPR Aceh sebagai mitra strategis dalam mengartikulasikan aspirasi guru sekaligus mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan mutu.
Menurutnya, sinergi kelembagaan perlu dikembangkan melalui komunikasi yang berkesinambungan, program kolaboratif, serta mekanisme advokasi yang mampu menjembatani persoalan riil tenaga pendidik dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan di Aceh.
Komitmen serupa disampaikan Ketua PC PERGUNU Aceh Besar, Tgk. Fuanni, S.Pd.I., M.Ag., dan Ketua PC PERGUNU Kota Banda Aceh, Tgk. Amiruddin, S.H.I. Keduanya menyatakan kesiapan pengurus PERGUNU di tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dan mengambil peran aktif dalam pelaksanaan program-program pengembangan kompetensi guru, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan pendidikan karakter.

Mereka berharap, sinergi tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata yang melibatkan satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
Dewan Pakar Dorong Reformulasi Kebijakan Pendidikan yang Responsif
Dalam sesi penyampaian rekomendasi strategis, Dewan Pakar PW PERGUNU Aceh, Dr. Tgk. Fakhrul Rijal, M.A., memaparkan sejumlah agenda prioritas yang dinilai penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam memperkuat ekosistem pendidikan Aceh.
Pertama, pemerataan akses pendidikan tinggi melalui pengembangan program beasiswa bagi putra-putri Aceh, termasuk gagasan Program 1 Desa 1 Sarjana, sebagai instrumen afirmatif untuk memperluas kesempatan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari tingkat gampong. Program tersebut diharapkan dapat memperkecil kesenjangan akses pendidikan tinggi sekaligus memperkuat mobilitas sosial masyarakat.
Kedua, penguatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja melalui pemetaan kompetensi lulusan dan orientasi _link and match_ antara institusi pendidikan, sektor industri, serta dinamika kebutuhan pasar tenaga kerja. Upaya ini dipandang penting agar pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi adaptif, produktif, dan berdaya saing.
Ketiga, perhatian komprehensif terhadap pemulihan sektor pendidikan pascabencana, khususnya bagi sekolah dan warga pendidikan yang terdampak banjir. Rekomendasi ini mencakup penguatan pemantauan kondisi sarana pendidikan, pemulihan proses pembelajaran, serta penyediaan pendampingan psikososial dan konseling bagi guru, peserta didik, maupun warga sekolah yang mengalami dampak traumatis.
Keempat, penguatan dimensi mental, spiritual, dan kesejahteraan psikologis dalam lingkungan pendidikan melalui program konseling ruhani dan pendampingan yang terstruktur serta berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai relevan untuk membangun keseimbangan antara pengembangan intelektualitas, kematangan emosional, dan pembentukan karakter peserta didik.
Kelima, optimalisasi kelembagaan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) agar fungsi koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih efektif, terukur, serta memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di Aceh.
Keenam, penguatan kepastian karier dan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk mendorong perhatian terhadap guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui mekanisme kebijakan kepegawaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dinilai penting mengingat profesionalisme guru tidak dapat dilepaskan dari kepastian status, perlindungan, kesejahteraan, serta penghargaan terhadap pengabdian mereka.
Berbagai rekomendasi tersebut menegaskan bahwa pembangunan pendidikan membutuhkan pendekatan multidimensional, yang tidak hanya bertumpu pada aspek kurikulum dan capaian pembelajaran, tetapi juga mencakup aksesibilitas, relevansi kompetensi, ketahanan pendidikan, tata kelola kelembagaan, serta kesejahteraan pendidik.
Evaluasi Implementasi Pendidikan Islami di Aceh
Sementara itu, Dewan Pakar PW PERGUNU Aceh, Dr. Tgk. Lismijar, M.A., menyoroti urgensi evaluasi regulasi dan implementasi kebijakan pendidikan Islami di Aceh. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta regulasi daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, ia menekankan pentingnya menelaah secara komprehensif kesesuaian antara kerangka normatif, implementasi kebijakan, dan capaian pendidikan di lapangan.
Menurutnya, keberadaan regulasi yang kuat harus diiringi dengan implementasi yang efektif, konsistensi pengawasan, evaluasi berkala, serta dukungan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap sejauh mana kebijakan pendidikan Islami telah terinternalisasi dalam tata kelola sekolah, proses pembelajaran, pembentukan karakter, dan kultur pendidikan di berbagai wilayah Aceh.
Evaluasi tersebut, lanjutnya, penting agar kebijakan pendidikan tidak berhenti pada tataran normatif dan administratif, melainkan benar-benar memberikan dampak substantif terhadap kualitas pendidikan, pembentukan akhlak, serta penguatan identitas keislaman yang moderat, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan.
Legislatif Apresiasi Gagasan dan Peran Strategis Guru NU Aceh
Menanggapi berbagai gagasan yang disampaikan, Anggota Komisi VI DPR Aceh, Ibu Nora Idah Nita, S.E., M.M., menekankan pentingnya keterlibatan aktif para pendidik dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang berpotensi memengaruhi perkembangan generasi muda Aceh. Ia menyoroti perlunya perhatian bersama terhadap penyalahgunaan narkotika, tantangan pembentukan karakter, serta berbagai fenomena sosial yang membutuhkan pendekatan edukatif, preventif, dan kolaboratif.
Ia berharap para guru, termasuk yang tergabung dalam PERGUNU, dapat mengambil peran strategis melalui pendidikan, pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai agama, serta pendampingan peserta didik. Menurutnya, sekolah dan guru memiliki posisi penting sebagai bagian dari ekosistem perlindungan generasi muda, yang perlu didukung oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR Aceh, Tgk. Zulfadli, S.Pd.I., M.Pd., yang akrab disapa Waled Landeng, menyampaikan apresiasi atas berbagai gagasan, rekomendasi, dan pemikiran konstruktif yang disampaikan PW PERGUNU Aceh. Ia menilai forum tersebut memiliki nilai strategis karena menghadirkan perspektif langsung dari kalangan pendidik dan akademisi yang memahami dinamika serta kebutuhan dunia pendidikan.
Ia berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan, referensi, dan pijakan bagi Komisi VI DPR Aceh dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan, agama, kebudayaan, dan keistimewaan Aceh.
Sementara itu, Sekretaris Komisi VI DPR Aceh, Tgk. H. At-Tarmizi Hamid, S.Pd., turut hadir dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen Komisi VI DPR Aceh untuk membangun komunikasi dan sinergi dengan organisasi profesi guru dalam rangka mendorong kemajuan pendidikan di Aceh.
HGN sebagai Momentum Refleksi dan Akselerasi Perubahan
FGD ini menegaskan bahwa peringatan Hari Guru Nasional seyogianya tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial dan penghormatan simbolik terhadap profesi guru, tetapi juga sebagai momentum refleksi kolektif untuk mengevaluasi kebijakan, memperkuat komitmen, dan mengakselerasi perubahan dalam sistem pendidikan.
PW PERGUNU Aceh memandang bahwa guru merupakan aktor fundamental dalam pembangunan peradaban. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan harus ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan keberpihakan kebijakan, penguatan kapasitas profesional, jaminan kesejahteraan, serta dukungan lingkungan pendidikan yang kondusif.
Melalui forum ini, PW PERGUNU Aceh berharap terbangun kemitraan yang semakin solid dengan Komisi VI DPR Aceh dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga gagasan yang telah dirumuskan dapat ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, kemajuan pendidikan Aceh tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, melainkan oleh konsistensi implementasi, integritas para pelaksana, dan kesungguhan seluruh elemen dalam menempatkan pendidikan sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa, daerah, dan generasi penerus.




