PAPUA BARAT – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta untuk menerapkan pendekatan kearifan lokal atau menyesuaikan dengan adat istiadat setempat, guna mengajak warga Papua Barat yang terpapar Covid-19 agar mau dikarantina di lokasi Isolasi Terpusat (Isoter).
Hal tersebut disampaikan Sigit saat memimpin rapat bersama Forkopimda Provinsi, Kota/Kabupaten se-Papua Barat terkait penanganan dan pengendalian Covid-19, bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Sabtu (28/8/2021).
Sigit menambahkan, pendekatan itu harus dilakukan oleh personel TNI, Polri bersama Pemda dengan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat setempat.
“Upaya menggeser isoman ke isoter perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan Pemerintah Daerah (Pemda), tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perlu penjelasan secara baik dengan menyesuaikan adat istiadat setempat yang dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat ketika akan mengajak ke Isoter,” kata Sigit dalam arahannya.
Mantan Kapolda Banten ini memaparkan, tingkat isolasi mandiri di Papua Barat saat ini tecatat ada 411 kasus atau sekitar 82 persen dari kasus aktif. Sedangkan lokasi Isoter yang ada di Papua Barat saat ini sebanyak 13 lokasi, dengan kapasitas 855 tempat tidur. Dari jumlah itu, 19 telah terpakai dan 836 masih belum.
Sigit menyebutkan, sosialisasi terhadap masyarakat untuk menjalani isolasi di isoter harus lebih diperkuat. Menurutnya, isoter yang disediakan saat ini sudah dilengkapi dengan fasilitas memadai dan mendapatkan pengawasan penuh dari tenaga kesehatan (Nakes).
Dengan begitu, sambung Sigit, tingkat kesembuhan dari paparan virus corona akan semakin tinggi. Tak hanya itu, dengan disegerakannya isolasi di isoter, maka akan menjauhkan keluarga dan rekan-rekan lainnya dari penyebaran virus corona.
“Tetap lebih diutamakan isolasi atau karantina di Isoter karena di bawah pengawasan tenaga medis,” ujar Sigit.
Tak lupa, Sigit juga tetap mendorong Forkopimda Mimika melakukan strategi pengadilan Covid-19, yakni prokes ketat 3M, penguatan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) serta akselerasi program vaksinasi massal.
Sigit juga berharap, Forkopimda bersama masyarakat sama-sama terus bersinergi untuk mempertahankan trend penyebaran virus corona. Pasalnya, dari 34 provinsi di Indonesia, Papua Barat menjadi wilayah yang paling sedikit untuk kasus aktif di skala nasional.
Dengan mempertahankan trend positif, Sigit menyebut hal itu akan mempengaruhi kelonggaran-kelonggaran terhadap aktivitas masyarakat. Jika sisi kesehatan warga bisa dijamin, sambung Sigit, roda perekonomian pun akan bergerak seperti sediakala, namun tetap disiplin menerapkan Prokes.
“Ketika kasus Covid-19 bisa terkendali, maka secara otomatis daerah tersebut akan mendapat pelonggaran dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan dengan lebih baik. Tentunya ini menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan seluruh masyarakat. Dalam Inmendagri nomor 36 dan 37 tahun 2021 terdapat perluasan pelonggaran di sektor pendidikan, sektor non esensial, restoran, pusat perbelanjaan, resepsi pernikahan, fasilitas umum dan kegiatan seni budaya,” papar Sigit.
Lebih dalam, Sigit menyatakan, penanganan dan pengendalian Covid-19 di Papua Barat, juga bisa dilakukan dengan percepatan atau akselerasi vaksin, sebagaimana target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sigit berharap, prajurit TNI, Polri, Pemda dan masyarakat melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat tentang pentingnya disuntik vaksin. Kemudian, melakukan jemput bola untuk melakukan vaksin di sekolah, gereja hingga desa-desa.
“Lakukan sosialisasi terhadap lokasi atau gerai vaksinasi dan strategi vaksinasi agar masyarakat mengetahui kegiatan vaksinasi perlu percepatan. Lakukan sosialisasi kepada para tokoh adat, pihak gereja, untuk mengajak masyarakat melaksanakan vaksinasi. Lakukan terobosan kreatif dengan strategi vaksinasi mobile atau door to door, vaksinasi massal di sekolah dan gereja, dan vaksinasi massal di rumah kepala adat/desa,” kata Sigit mengakhiri pengarahannya. Red.
