Oleh: Ibnu Sabil
Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam FAI USM
Setiap kali banjir melanda berbagai wilayah di Sumatera, termasuk Aceh, narasi yang kerap muncul adalah “musibah alam”. Hujan deras, cuaca ekstrem, dan faktor geografis sering dijadikan penjelasan utama. Namun, jika dicermati lebih dalam, banjir yang berulang hampir setiap tahun ini sulit disebut sebagai peristiwa alam semata. Ada jejak panjang kelalaian manusia dan lemahnya tata kelola lingkungan di baliknya.
Aceh, yang secara ekologis memiliki kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) strategis, kini menghadapi tekanan serius akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Pembukaan hutan, ekspansi perkebunan, pertambangan, serta pembangunan permukiman yang mengabaikan tata ruang telah mempersempit ruang resapan air. Sungai-sungai dangkal oleh sedimentasi, sementara kawasan rawan banjir justru terus dipadati.
Hujan memang tidak bisa dicegah, tetapi banjir sejatinya bisa diminimalkan—jika alam tidak diperlakukan secara serampangan. Banjir Aceh juga menyingkap persoalan klasik: lemahnya mitigasi dan kesiapsiagaan. Sistem peringatan dini sering kali tidak efektif, data risiko tidak terintegrasi, dan penanganan masih bersifat reaktif.
Setiap bencana datang, pemerintah dan masyarakat kembali sibuk dengan evakuasi, dapur umum, dan bantuan logistik. Semua itu penting, tetapi tidak cukup. Tanpa upaya pencegahan yang serius dan berkelanjutan, banjir akan terus menjadi siklus tahunan yang melelahkan.
Dampak banjir tidak berhenti pada kerusakan infrastruktur. Ia meninggalkan luka sosial yang mendalam. Petani gagal panen, pedagang kecil kehilangan mata pencaharian, anak-anak terputus akses pendidikan, dan keluarga miskin menjadi kelompok paling rentan. Ironisnya, mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan justru menanggung dampak paling berat.
Solidaritas masyarakat Aceh yang selalu muncul saat bencana patut diapresiasi. Namun, empati tidak boleh berhenti pada penggalangan bantuan semata. Kepedulian sejati harus diwujudkan dalam perubahan kebijakan: penegakan hukum lingkungan yang tegas, penataan ruang berbasis risiko bencana, rehabilitasi hutan dan DAS, serta pembangunan yang berpihak pada keberlanjutan.
Sudah saatnya banjir di Aceh dan Sumatera tidak lagi dipahami sebagai takdir yang harus diterima, melainkan sebagai peringatan keras. Alam tidak pernah benar-benar “murka”; ia hanya merespons cara manusia memperlakukannya. Jika kelalaian terus dibiarkan, maka bencana akan menjadi warisan pahit bagi generasi mendatang.
