Banda Aceh, JBA — Sekretaris Komisi I DPRA sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat Aceh, Arif Fadhillah, S.I.Kom., M.M, menyorot keras melonjaknya tagihan listrik masyarakat di tengah kondisi darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Ia menilai kebijakan penagihan PLN tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama ketika listrik padam hingga belasan hari namun tagihan tetap dibebankan secara penuh kepada pelanggan.
Menurut Arif, kondisi ini sangat ironis. Di saat masyarakat kehilangan aktivitas ekonomi, rumah terendam banjir, dan listrik padam hingga hampir satu bulan, justru tagihan listrik tetap tinggi seolah tidak terjadi apa-apa.
Ini jelas tidak masuk akal Listrik mati hampir 18 hari, tapi tagihan tetap naik. Ini sangat memberatkan, membebani dan melukai rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan prinsip perlindungan konsumen dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM, pelanggan tidak boleh dibebankan tagihan penuh ketika terjadi gangguan layanan akibat bencana.
Jika dalam satu bulan listrik hanya menyala 12 hari dari 30 hari, maka logikanya tagihan maksimal hanya sekitar 45 persen, bukan 100 persen seperti yang kini terjadi.
” artinya tagihan harus disesuaikan. Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal empati dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya,” ujar politisi Demokrat itu dengan tegas.
Arif juga menekankan bahwa kondisi Aceh saat ini masih berada dalam fase darurat bencana. Banyak warga belum pulih secara ekonomi, bahkan masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Karena itu, ia mendorong agar PLN bijak dalam mensikapi kondisi masyarakat saat ini bahkan bila dirasa perlu, pembebasan tagihan sementara bagi masyarakat terdampak sebagai bentuk keberpihakan sosial PLN kepada Masyarakat Aceh di wilayah berdampak bencana.
Jangan sampai rakyat jadi korban dua kali: pertama karena bencana, kedua karena beban tagihan listrik. atau minimal disesuaikan dengan pemakaian riil,” tegasnya lagi.
Ia memastikan Fraksi Demokrat DPRA akan mengawal aspirasi masyarakat ini secara serius dan mendorong adanya evaluasi serta kebijakan khusus dari PLN
Ini suara rakyat Kami akan terus perjuangkan agar kebijakan energi benar-benar berpihak pada keadilan sosial bagi Rakyat Aceh bukan sekadar teori administrasi sementara penerapan dilapang berbeda tutup Arif Fadillah.
