Ketua BEM FH USK: Penundaan Publikasi Data Kemiskinan BPS Menimbulkan Kecurigaan

Banda Aceh, jaringanberitaaceh.com — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Annas Maulana, mempertanyakan sikap Badan Pusat Statistik (BPS) yang kembali menunda publikasi data kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk.

Menurut Annas, penundaan tersebut dapat menimbulkan stigma negatif terhadap BPS sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang seharusnya menyajikan data statistik secara akurat dan terpercaya untuk kepentingan publik maupun pemerintah.

“Penundaan publikasi data terbaru oleh BPS bukan yang pertama. Hal seperti ini dapat menimbulkan pertanyaan: apakah BPS sudah tidak kompeten atau memang data yang disajikan bisa ‘dipesan’?” ujar Annas, Minggu, 20 Juli 2025.

Ia menilai penundaan tersebut berdampak buruk terhadap jalannya roda pemerintahan, khususnya dalam perumusan kebijakan nasional yang pada akhirnya bisa merugikan masyarakat.

“Banyak pihak menggantungkan diri pada data BPS. Semoga tidak ada upaya manipulasi data. Jika kondisi masyarakat memang masih jauh dari sejahtera, sampaikan saja apa adanya agar pengambil kebijakan bisa menanganinya dengan tepat,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025, menyatakan bahwa penundaan rilis dilakukan semata untuk memastikan kualitas dan objektivitas data.

“Ini alasan kami menunda rilis data pada 15 Juli lalu. Kami ingin memastikan kualitas dan keakuratan data. Tidak ada alasan lain. Kami tidak pernah menerima pesanan data. Kualitas adalah prioritas kami,” jelas Amalia.

Meski begitu, Annas menegaskan bahwa BPS tetap harus menyampaikan penjelasan secara transparan jika data yang dimiliki memang belum siap atau belum lengkap.

“Ketika data ditunda tanpa alasan teknis yang meyakinkan, maka keraguan masyarakat bisa berubah menjadi keyakinan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Saya berharap tidak ada permainan data dan BPS segera mengevaluasi diri, mengingat ini bukan kali pertama penundaan terjadi,” pungkasnya.

BERITA MINGGUAN

TERBARU

BERITA TERHANGAT

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

BERITA TERKAIT