Oleh: Darwis Syarifuddin
Mahasiswa Magister Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) dan Peminat Komunikasi Politik, Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat. Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H memberikan pemahaman tentang hakikat Pemilu. Pada dasarnya Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Hal tersebut karena sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 E ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara umum berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Hal itu bukan sekedar legal formal semata, tetapi harus diimplementasikan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas serta Pemilu dikatakan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagai salah satu prinsip demokrasi yaitu pemerintahan yang bersumber dari, oleh, dan untuk rakyat.
Pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum masih kerap ditemukan di Indonesia, praktek pelanggaran dalam pemilu pun kian beragam, salah satu permasalahan utama seperti money politic, pembelian suara, manipulasi data atau tindakan tindakan kecurangan lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pemilu untuk mengantisipasi hal ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses pelaksanaan dan pengawasan hasil pemilihan umum.
Hari pesta demokrasi rakyat Indonesia yang baru saja selesai pada 14 Februari 2024 yang lalu. Pemilu kali ini dihadapkan pada berbagai isu kecurangan yang bertentangan dengan asas pemilu yang jujur dan adil, sehingga berbagai isu timbul dari seluruh rakyat Indonesia bahkan tidak sedikit dari rakyat Indonesia yang meragukan hasil pemilu tahun 2024 ini. Keresahan juga tampak nyata di kalangan pendukung dan pejuang demokrasi, khususnya di kalangan masyarakat sipil (civil society). Berbagai kritik dialamatkan pada menguatnya kecenderungan semangat otoritarianisme.
Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto melontarkan sederet kritik tajam terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Menurutnya, Timnas AMIN akan bekerja sama dengan civil society yang punya kepedulian yang sama terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024. Misalnya Kawal Pemilu dan Jaga Suara Rakyat. “Kita akan coba konsolidasi untuk bersama-sama melihat dan mendalami berbagai kecurangan yang terus terjadi ini,” ujarnya.
Dia juga membeberkan kecurangan dalam tiga kategori. Pertama, berkaitan dengan angka di mana ada kekhilafan hingga kesengajaan petugas. Ia mencontohkan peristiwa di Kinabalu, Malaysia, di mana ada penggelembungan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 dan 03.
Kategori kecurangan Kedua, mantan pimpinan KPK itu menyebutkan, money politic juga terjadi. Tercermin dari angka-angka yang sebagian ditulis tidak benar dan sebagian juga ada surat suara yang langsung dicoblos orang tidak bertanggung jawab. Ketiga, lembaga penyelenggara pemilu. Sebagai contoh, menurut Bambang Widjojanto, ada KPPS yang mengarahkan lansia, ada KPPS yang tidak memberi ruang pada saksi. “Itu hampir sebagian besar berkaitan independensi, integrity orang KPPS. Jadi kecurangannya seperti itu,” ujarnya.
Padahal Pemilihan umum (Pemilu) adalah fondasi dari setiap negara demokratis di seluruh dunia. Ini adalah momen di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka dan mengambil bagian dalam proses demokratis secara bebas, aman dan tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. Namun, seperti halnya dengan setiap proses politik, pemilu juga dihadapkan pada berbagai isu yang kompleks dan beragam.
Berbeda halnya dengan tanggapan dan pernyataan Bapak Presiden Indonesia, Pada 15 Februari 2024, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk tidak hanya teriak-teriak soal dugaan kecurangan di Pilpres 2024. “Saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti, bawa ke MK.”
Isu isu kecurangan dalam pemilu kali ini sudah terhembus jauh hari sebelum hari pemilu diadakan. Salah satunya terlihat dengan dihasilkan sebuah film dokumenter yang berjudul Dirty Vote berdurasi 1:57:22. Film ini memperlihatkan element kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh setiap Paslon. Seperti adanya paslon yang membawa atribut atau menggunakan alat alat dan fasilitas negara untuk berkampanye padahal itu bertentangan dengan aturan dan UU pemilu.
Pengamat politik dari Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah, khawatir jika isu ini terus dikemukakan elite politik, ketegangan akan pecah menjadi konflik ketika ada sengketa pemilu pada akhir Pilpres 2024. Ia juga menganggap semua kubu di Pilpres 2024 sebenarnya memiliki konflik kepentingan sehingga mereka sepatutnya sadar betul dan tak saling tuding. Menanggapi isu ini, pengamat politik dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Khoirunnisa Agustyati, pun berharap elite politik yang mengembuskan isu dugaan kecurangan dapat segera menempuh jalur pelaporan sesuai undang-undang agar ketegangan tak berlarut.
Berdasarkan problematika tersebut mekanisme pemilihan umum sebagai prasyarat dalam sistem demokrasi diharapkan dapat menjadi alat yang mampu melawan kemunduran demokrasi di indonesia sehingga pemilu dapat kembali dijalankan sesuai dengan asasnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Situasi yang kita hadapi saat ini membutuhkan komitmen persatuan dari seluruh pihak serta dukungan dari seluruh elemen bangsa Indonesia.
Pemilu kali ini diharapkan tidak lagi mempolarisasi masyarakat yang dapat menyebabkan perpecahan bahkan disintegrasi bangsa. Mari kita berharap semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini akan selalu mendapatkan Ridha Allah dengan melahirkan para Pemimpin yang selalu mengedepankan kepentingan agama, rakyat dan Negara bukan yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi berbanding yang lain.
