Banda Aceh, Jaringanberitaaceh.com – Pengadaan buku anti korupsi dengan anggaran capai Rp 9.799.400.000 bersumber dari APBA 2022, mendapat sorotan dari berbagai pihak. Diindikasi bakal terjadi korupsi pada pengadaan buku antikorupi sebesar itu.
Dikabarkan, pengadaan buku dengan nilai cukup fantastis itu, diplot lewat pokir anggota DPRA.
“Bukan tidak boleh pengadaan buku, tapi ada skala prioritas. Apalagi ini pokir,” kata salah seorang tokoh di Banda Aceh, Selasa, 9 Agustus 2022.
Sejumlah elemen juga bertanya kenapa dananya dialokasikan cukup besar. Padahal yang terpenting dipikirkan sekarang oleh pemerintah Aceh, bagaimana memulihkan ekonomi rakyat pasca dilanda Covid-19.
Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, DR Edi Yandra, Selasa 9 Agustus 2022, mengakui ada anggaran sebesar Rp 9,7 milyar lebih untuk pengadaan buku anti korupsi.
“Saat ini sudah terdaftar di ULP untuk proses tender,” jelasnya.
Menurutnya, buku antikorupsi merupakan salah satu media belajar siswa yang sangat mendukung untuk pencegahan korupsi sejak usia sekolah.
Diperlukan sebuah sistem pendidikan antikorupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahannya. Pendidikan antikorupsi harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
“Pendidikan antikorupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa,” tambah Edi Yandra.
Bahkan Edi Yandra menunjukkan aturan membolehkan pengadaan buku tersebut. Sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002, terutama termaktup pada pasal 13 poin c.
Ketika ditanya berapa jumlah buku yang akan diproduksi dengan anggaran sebesar itu, Edi hanya menjawab ada beberapa judul yang berkaitan dengan anti korupsi dan satu judul ada lima jilid. Lanjutnya, akan disalurkan pada 800 sekolah tingkat SMA dan SMK di Aceh.
